Intisari hadir di WhatsApp Channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-online.com - Di perjuangan merebut kemerdekaan, Indonesia melangkah dengan langkah ragu, dibebani warisan masa lalu yang kelam: utang luar negeri peninggalan Hindia Belanda.
Bayang-bayang utang ini menyelimuti awal mula perjalanan bangsa, menjadi benang merah yang mengikat erat sejarah finansial Indonesia di era kepemimpinan Presiden Soekarno.
Awal Mula Utang: Bekas Luka Kolonialisme
Sebelum kemerdekaan, Indonesia terjerat utang yang menggunung akibat kebijakan eksploitasi sumber daya alam secara brutal oleh Hindia Belanda. Utang ini bagaikan belenggu yang menghambat laju pembangunan bangsa. Beban utang ini bagaikan batu besar yang menghalangi langkah Indonesia untuk melangkah maju.
Konferensi Meja Bundar: Dilema Memilih Kemerdekaan
Pada momen bersejarah Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia dihadapkan pada pilihan pahit: menerima kemerdekaan dengan konsekuensi menanggung utang Belanda, atau menolak kemerdekaan dan terbelenggu dalam penjajahan. Dengan penuh pertimbangan dan tekad bulat, Indonesia memilih kemerdekaan, meskipun harus menanggung utang warisan kolonialisme.
Baca Juga: Bung Karno Dan Pinjaman Rp15 Miliar Untuk Membangun Kompleks GBK
Utang sebagai Alat Diplomasi dan Pembangunan
Di era kepemimpinan Soekarno, utang luar negeri menjadi instrumen penting dalam menjalankan politik luar negeri dan pembangunan nasional. Utang digunakan untuk membiayai berbagai proyek mercusuar, seperti pembangunan infrastruktur, industri, dan pertahanan.
Namun, penggunaan utang yang masif ini tak luput dari kritik. Banyak yang mempertanyakan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pinjaman, serta potensi jebakan utang yang mengintai.