Sementara Struktur program Kurikulum SMA 1975 terdiri dari tiga program, yaitu:
1. Program Pendidikan Umum: pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa, termasuk Program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik.
2. Program Pendidikan Akademis: pendidikan yang diberikan sebagai persiapan untuk melanjutkan studi.
3. Program Pendidikan Keterampilan: pendidikan yang, diberikan kepada siswa agar memiliki sesuatu kemampuan untuk bekerja yang dapat digunakan bila tidak melanjutkan studinya.
Kurikulum ini menempatkan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sebagai mata pelajaran wajib. Terkait hal ini ada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengaturnya. Dalam Pembakuan Kurikulum SMA 1975 dinyatakan bahwa: Pendidikan umum ialah pendidikan yang, bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik.
Selain PMP, yang menjadi mata pelajaran wajib lainnya adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dan Pendidikan Kesenian.
Pendidikan Moral Pancasila (PMP)—nama pengganti untuk mata pelajaran Kewarganegaraan yang telah diterapkan sebelum tahun 1976–seperti halnya Pendidikan Agama, ditetapkan oleh GBHN 1973 untuk masuk dalam kurikulum setiap persekolahan.
Di dalam Kurikulum SMA 1975 itu, bidang studi PMP termasuk dalam satu bidang studi program pendidikan umum. Pendidikan Moral Pancasila bertujuan membentuk siswa menjadi manusia Indonesia, manusia Pancasila, yakni manusia warga negara Indonesia yang dapat hidup sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan hidup bernegara seperti yang diatur oleh UUD 1945.
Dalam kata pengantar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kurikulum SMA 1975 disebutkan bahwa Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum 1975 tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran PMP saja, melainkan juga terkandung maknanya pada mata pelajaran lain seperti Pendidikan Agama dan bidang studi lain, terutama program pendidikan umum dan bidang studi IPS (Sejarah, Geografi, Ekonomi).
Mata pelajaran yang diprioritaskan pengadaan buku teks nya untuk tingkat sekolah lanjutan atas adalah Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan Bahasa Inggris. Pengadaan buku teks ini dipenuhi dari dana Pelita program Pembangunan Bidang Pendidikan. Sementara buku-buku pelajaran penujang diterbitkan oleh pihak swasta.
Pada periode Pelita II dan IV atau di era tahun 1980-an, rumusan kebijakan pendidikan nasional tampaknya tidak mengalami banyak perubahan dengan apa yang dirumuskan pada periode-periode sebelumnya, yaitu Pelita I dan Pelita II. Hal ini bisa jadi mencerminkan bahwa jalannya pemerintahan pada saat itu relatif stabil, termasuk dalam bidang pendidikan nasional.
Baru kemudian muncul Kurikulum 1984 sebagai pengganti Kurikulum 1975 yang dilatarbelakangi oleh kondisi melajunya pembangunan nasional. Kurikulum ini telah melahirkan dimensi-dimensi baru dalam pembangunan, juga dalam pendidikan nasional. Meski begitu, penjurusan di SMA tetap ada hingga muncul kebijakan baru pada 2022 lalu.
Sumber:
Sekolah Menengah Atas Dari Masa Ke Masa, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2017)
Kompas.com