Masa Demokrasi Terpimpin Terdapat Perubahan Politik Indonesia Mulai Menancapkan Posisinya Dalam Peta Politik Dunia

- Kepribadian Indonesia

Sejak tahun 1961, Manifesto Politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan.

Beberapa surat kabar yang pro Masyumi dan PSI menolak ide tersebut, sehingga dilarang terbit oleh pemerintah.

Konflik dengan DPR

Dalam perkembangan pilitik Demokrasi Terpimpin, terjadi pecah konflik antara Presiden dan DPR karena banyak fraksi yang menolak kebijakan Presiden Soekarno.

Puncak konflik terjadi, ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintah.

Penolakan tersebut kemudian dijadikan alasan Presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955.

Setelah itu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwkilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).

Pemilihan anggota DPR dilakukan oleh presiden sendiri dan harus terikat dengan aturan presiden.

Partai politik

Politik Demokrasi Terpimpin juga membatasi adanya partai politik.

Pembatasan dilakukan melalui Penetapan Presiden No 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai yang berbunyi: