Pada pemilu legislatif, LP3ES-NDI berhasil mengumumkan hasil penghitungan sehari setelah pemungutan suara dan hanya berbeda 0,15 persen dari hasil akhir penghitungan resmi KPU (“Statistik Terapan Dominasi Prediksi Pemilu”, Kompas,7 Juli 2004).
Pada waktu itu, hitung cepat mendapat kritik dan keraguan. Hitung cepat oleh LP3ES-NDI juga sempat menimbulkan ketegangan dengan KPU.
Bahkan, KPU mengancam akan mencabut akreditasi LP3ES-NDI sebagai pemantau dalam pemilu.
Sebab, LP3ES-NDI dinilai melanggar aturan pemantau, yaitu harus menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU terlebih dahulu sebelum dipaparkan kepada publik (“Ketua KPU Ancam Akreditasi LP3ES dan NDI Dapat Dicabut”, Kompas, 8 Juli 2004).
Meskipun demikian, LP3ES-NDI tetap melanjutkan Hitung Cepat.
Pada pemilu presiden, hasil Hitung Cepat yang diumumkan LP3ES-NDI pada 6 Juli 2004 juga tidak jauh berbeda dari perhitungan suara oleh KPU yang diumumkan 26 Juli 2004.
Hasil penghitungan KPU menyatakan bahwa pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid meraih 22,15 persen suara, Megawati-Hasyim memperoleh 26,61 persen suara, pasangan Amien-Siswono memperoleh 14,66 persen suara, pasangan Yudhoyono-Kalla meraih 33,57 persen, dan pasangan Hamzah-Agum 3,01 persen.
Sedangkan, dari penghitungan cepat, pasangan Wiranto-Wahid memperoleh 23,3 persen suara, pasangan Megawati-Hasyim meraih 26 persen, pasangan Amien-Siswono dengan 14,4 persen, pasangan Yudhoyono-Kalla memperoleh 33,2 persen suara, dan pasangan Hamzah-Agum meraih 3,1 persen suara.
Pada pilpres putaran kedua, proyeksi hitung cepat kembali terbukti cukup akurat.
Hasil penghitungan KPU menyatakan pasangan Yudhoyono-Kalla unggul dengan meraih 60,62 persen dan pasangan Megawati-Hasyim dengan 39,38 persen.
Sementara hasil hitung cepat menunjukkan, pasangan Yudhoyono- Kalla unggul dengan meraih 60,20 persen dan pasangan Megawati-Hasyim dengan 39,80 persen.
Sejak saat itu, Hitung Cepat menjadi populer di Indonesia karena tingkat keakuratannya tinggi.
Hitung Cepat menjadi acuan untuk mengikuti jalannya pemilu.
Banyak lembaga riset atau penelitian yang kemudian juga melakukan penghitungan cepat pada pemilu-pemilu berikutnya, baik untuk pilpres, pileg, atau pilkada.
Beberapa stasiun televisi juga ikut meramaikan, meliput dan menyiarkan ajang penghitungan suara cepat pemilu.
Demikianlah sejarah quick count di Indonesia, metode penghitungan suara cepat yang telah banyak membantu proses demokrasi di negeri ini.
Semoga quick count terus berkembang dan berkontribusi untuk pemilu yang lebih baik di masa depan.
Baca Juga: Gaji Panwaslu TPS Pemilu 2024, Ternyata Ada yang Gajinya Bulanan