Intisari-Online.com - Pada kisaran 1949-1959, Indonesia pernah menganut sistem demokrasi liberal.
Tapi seperti yang banyak ditulis di buku-buku, masa ini tidak berjalan semulus yang kita bayangkan--terlebih karena Indoensia ketika itu masih sangat muda.
Lalu apa penyebab kegagalan kinerja pemerintah dalam pembangunan pada masa demokrasi liberal?
Konsep demokrasi liebral dianut Indonesia ketika itu dengan tujuan dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia.
Tapi sayang, model demokrasi itu ternyata tak cocok dan tak berhasil karena sangat beragamnya pandangan dan aspirasi masyarakat Indonesia saat itu.
Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada warganya.
Dalam hal politik, ciri-ciri demokrasi libreal adalah tidak adanya batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat.
Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik.
Pada Pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding.
Tidak ada partai yang paling unggul.
Baca Juga: Sudah Dikenal Sejak Zaman Yunani Kuno, Begini Sejarah Singkat Demokrasi Di Dunia
Namun empat partai dengan perolehan suara terbesar yakni:
- Partai Nasional Indonesia (PNI) (22,3 persen)
- Masyumi (20,9 persen)
- Nahdlatul Ulama (NU) (18,4 persen)
- Partai Komunis Indonesia (PKI) (15,4 persen)
Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya.
Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).
Jika salah satu partai mundur, akan terjadi krisis kabinet.
Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet.
Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden.
Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer.
Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen.
Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen.
Akibatnya, kabinet sering berganti.
Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal.
Baca Juga: Arti Logo PKB, Mengungkap Makna dari Bola Dunia dan 9 Bintang
Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar.
Padahal, parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda.
Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil.
Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk.
Demokrasi Liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antargolongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan.
Ada beberapa hal yang membuat demokrasi liberal tidak berjalan bagus saat itu.
Ketidakstabilan Politik
Ketika itu, kondisi politik Indonesia sangat labil.
Salah satunya disebabkan oleh banyaknya pemberontakan dan perombakan kabinet.
Lemahnya Lembaga Hukum
Selain itu, lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kondisinya sangat lemah.
Korupsi
Tidak jalannya sistem demokrasi liberal di Indonesia salah satunya juga disebabkan oleh korupsi.
Ketidakstabilan ekonomi
Faktor lain yang juga menjadi penyebab tidak berjalannya sistem demokrasi liberal adalah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Maklum, ketika itu Indonesia masih negara miskin yang baru saja merdeka.
Itulah artikel tentang apa penyebab kegagalan kinerja pemerintah dalam pembangunan pada masa demokrasi liberal, semoga bermanfaat.
Baca Juga: Sebentar Lagi Pemilu 2024, Begini Sejarah Dan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia