- Partai Nasional Indonesia (PNI) (22,3 persen)
- Masyumi (20,9 persen)
- Nahdlatul Ulama (NU) (18,4 persen)
- Partai Komunis Indonesia (PKI) (15,4 persen)
Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnnya.
Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai (kabinet formatur).
Jika salah satu partai mundur, akan terjadi krisis kabinet.
Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet.
Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden.
Demokrasi Liberal kerap disebut sebagai sebagai Demokrasi Parlementer.
Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen.
Sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen.