Memasuki 1830, DJB telah melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota di Hindia Belanda, seperti Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867).
Pembukaan cabang ini didorong oleh kebijakan baru yang diterapkan Belanda di Nusantara, yakni sistem tanam paksa.
Baca Juga: Sejarah Bank BRI, Di Luar Perkiraan Ternyata Di Kota Inilah Bank Pertama Milik Negara Itu Didirikan
Untuk mendukung kebijakan baru mereka di bidang finansial, pemerintah kolonial memanfaatkan DJB sebagai medianya.
Tapi pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, DJB dilikuidasi.
Tugas DJB sebagai bank sirkulasi pun diganti oleh bank buatan Jepang bernama Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG).
Namun, setelah Indonesia merdeka pada 1945, DJB kembali diaktifkan oleh NICA untuk mencetak dan mengedarkan uang mereka.
Tujuannya, agar perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan atau kekacauan.
Akan tetapi, sesuai dengan perintah yang ada dalam UU Pasal 23 Tahun 1945, pemerintah RI kemudian membentuk bank sirkulasi bernama Bank Negara Indonesia (BNI).
Guna mengembalikan kedaulatan, BNI menerbitkan uang sendiri bernama Oeang Republik Indonesia (ORI).
Munculnya BNI milik RI dan DJB milik NICA lantas memicu terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan memicu pertempuran mata uang (currency war).
Ketika itu mata uang DJB disebut uang merah, sedangkan ORI disebut uang putih.