Berdasarkan konferensi tersebut, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Burma pada 4 Januari 1948.
Peristiwa tersebut menjadi momen terakhir Aung San yang saat itu dipilih sebagai pemimpin Anti-Fascist People's Freedom League (AFPFL) meninggal karena ditembak mati oleh lawan politiknya.
U Nu yang menjabat sebagai wakil presidn AFPFL terpilih sebagai Perdana Menteri Burma.
Ketika itu, kepentingan politik baik dari komunitas Muslim maupun Buddha sangat diatur oleh pemerintah pusat Burma di Rangoon.
Status komunitas Muslim di Burma sebagai warga negara bagian tidak pernah dijamin.
Padahal, umat Islam di Burma secara jelas telah mendapatkan empat kursi dalam parlemen.
Di awal kemerdekaan Burma, Perdana Menteri U Nu mengecewakan Muslim Rohingya karena warga Muslim tidak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas pada draf konstitusi Burma.
Padahal sesuai AFPFL, semua Muslim Burma diperlakukan sama dengan etnis Burma lainnya.
Namun, dalam kebijakan tersebut tidak memberikan jaminan bagi umat Muslim.
Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan ras negaranya yang terlihat dalam “UU Kewarganegaraan Burma 1982”.
Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut.
Pembantaian etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine merupakan hasil dari transformasi politik negara itu saat ini.
Penganiayaan yang mengarah pada Genosida dibuktikan oleh Operation King Dragon atau Operation Naga Min 1978, yakni upaya deportasi guna pembersihan etnis terhadap ratusan ribu masyarakat Rohingya.
Mengakibatkan 200.000 - 250.000 orang melarikan diri ke Bangladesh.
Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka disiksa dan ditahan.
Akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada etnis Rohingya, membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia.
Itulah artikel yang membahas secara singkat sejarah Rohingnya dan nasib mereka yang terlunta-lunta dan tidak diakui oleh pemerintah Myanmar.