Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan UU baru.
Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan UU baru.
Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau.
Banyak muncul pemberontakan di daerah-daerah, mereka tidak mengakui keberadaan pemerintahan pusat dan membuat sistem pemerintahan sendiri.
Pada 22 April 1959 diadakan sidang lengkap Konstituante di Bandung.
Pada sidang tersebut Presiden Sukarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945.
Dalam pidatonya, Soekarno mengkritik cara kerja Konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama dua tahun lima bulan dan 12 hari.
Bung Karno juga meminta supaya usul pemerintah disetujui dengan segera.
Usulan Bung Karno untuk kembali ke UUD 1945 terjadi pro dan kontra, ada yang mendukung dan menolak.
Dua partai besar, PNI dan PKI menerima usul rencana pemerintah tentang UUD 1945, sedangkan Masjumi menolak.
Di kalangan yang menolak menjelaskan kekhwatirannya tentang akibat-akibat pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dengan pelaksanaan UUD 1945.
Namun dalam sidang Konstituante telah beberapa kali dilakukan pemungutan suara tidak berhasil memecahkan usul pemerintah tersebut.