- Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang.
- Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya.
Maka pada 9 April 1957, Sukarno melantik kabinet berkaki empat atau Kabinet Karya.
Empat unsur yang terwakilkan di Kabinet Karya yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sementara golongan politik dari masyarakat ditampung dalam Dewan Nasional yang disahkan pada 6 Mei 1957.
Dewan Nasional diketuai Sukarno dengan wakil ketua Roeslan Abdul Gani.
Isinya 41 wakil dari berbagai golongan karya mulai dari pemuda, tani, buruh, wanita, cedekiawan, agama, kedaerahan, dan lain-lain.
Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin yang sudah dirintis pada 1957, sebenarnya baru resmi berjalan sejak 1959, ketika Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden.
Dekrit Presiden dikeluarkan karena ketidakstabilan pemerintah.
Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti UUDS 1959.
Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk lewat Pemilihan Umum (Pemilu) 1955.