Pada masa itu, banyak anggota militer yang juga terlibat dalam kepemimpinan politik.
Mereka tidak hanya berperan di ranah militer, tetapi juga aktif dalam perpolitikan daerah.
Inilah yang kemudian mendorong Abdul Haris Nasution, petinggi TNI saat itu, untuk merasionalisasi tentara dan mengurangi jumlahnya.
Namun, ada perbedaan pandangan di internal militer.
Mayor Jenderal TB Simatupang dan Kolonel AH Nasution berpendapat bahwa TNI harus kembali berfungsi sesuai tugas pokoknya.
Di sisi lain, Kolonel Bambang Supeno tidak sependapat dengan AH Nasution dan bahkan mengkritik kinerjanya.
Perselisihan ini membawa masalah ke parlemen.
DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara) ikut campur tangan dengan membuat beberapa mosi terkait situasi di internal TNI.
Mosi ini memunculkan perdebatan karena dianggap terlalu banyak intervensi terhadap masalah militer.
Pada 17 Oktober 1952, para perwira militer bersama 30.000 demonstran melakukan unjuk rasa menuju Istana Merdeka.
Meskipun mereka membawa tank, meriam, dan persenjataan artileri, tujuan mereka bukan untuk melawan pemerintah, melainkan untuk meminta pembubaran parlemen dan mengakhiri konflik di tubuh militer.
Baca Juga: Runtuhnya Kerajaan Majapahit Disebabkan oleh Peristiwa Apa Saja?