Selain itu, pengakuan resmi juga dapat meningkatkan status sosial dan politik suku Punan di tengah masyarakat luas.
Selain organisasi-organisasi non-pemerintah, pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan suku Punan.
Pemerintah harus menghormati dan mengimplementasikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Pemerintah juga harus mengawasi dan menghentikan praktik-praktik bisnis yang merugikan suku Punan dan hutan Kalimantan.
Suku Punan adalah salah satu warisan budaya dan alam Indonesia yang harus kita lestarikan.
Mereka memiliki hak untuk hidup dengan damai dan sejahtera di hutan mereka.
Kita harus menghargai dan mendukung upaya-upaya mereka untuk melawan ancaman pembangunan dan perkebunan yang merugikan mereka.
Kita juga harus sadar akan pentingnya menjaga hutan rimba Kalimantan sebagai paru-paru dunia dan rumah bagi berbagai makhluk hidup.