Atau tidak menampilkan gambar atau video penangkapan anggota TNI secara berlebihan di media massa.
Hal-hal seperti ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari pihak TNI atau masyarakat yang mendukung TNI.
Dengan demikian, penangkapan TNI oleh KPK harus dilakukan dengan mengedepankan hukum dan etika.
Hukum sebagai dasar untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.
Etika sebagai cara untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara KPK dan TNI.
Dengan begitu, penangkapan TNI oleh KPK tidak akan menjadi sumber konflik, melainkan menjadi contoh kerjasama yang baik dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.
Source: Conversation with Bing, 7/31/2023(1) Pakar Hukum: KPK Berwenang Proses Korupsi di Instansi Manapun, Termasuk .... https://www.liputan6.com/news/read/5356639/pakar-hukum-kpk-berwenang-proses-korupsi-di-instansi-manapun-termasuk-militer.(2) Beda Tafsir Hukum TNI dan KPK Menambah Daftar Panjang Kekacauan .... https://fajar.co.id/2023/07/31/beda-tafsir-hukum-tni-dan-kpk-menambah-daftar-panjang-kekacauan-bernegara-dugaan-korupsi-gibran-kaesang-diungkit/3/.(3) Beda Tafsir Hukum TNI dan KPK Menambah Daftar Panjang Kekacauan .... https://fajar.co.id/2023/07/31/beda-tafsir-hukum-tni-dan-kpk-menambah-daftar-panjang-kekacauan-bernegara-dugaan-korupsi-gibran-kaesang-diungkit/.