Tapi KLB di Surabaya gagal.
Megawati menyatakan diri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto dan dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) PDI pada 22 Desember 1993 di Kemang, Jakarta Selatan.
Sementara, Soerjadi membentuk panitia penyelenggara KLB di Medan pada 20-23 Juni 1996.
Hasil KLB memutuskan Soerjadi sebagai ketua umum.
Pendukung kedua kubu tak menemui titik temu.
Tentu saja PDI kubu Megawati tak mengakui hasil Kongres Medan yang memenangkan Soerjadi.
Kubu Megawati pun tetap menjaga DPP siang malam.
Sebab isu perebutan DPP sudah merebak.
Mereka berupaya untuk menjaga dan mempertahankan.
Di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, pendukung Megawati menggelar mimbar bebas digelar setiap hari.
Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996: Titik Balik Perlawanan Rakyat (2018) mencatat, mimbar tersebut tak disukai ABRI dan polisi.
Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung bahkan menuduh mimbar tersebut sebagai makar.