Dukungan untuk Mega sebagai bentuk perlawanan terhadap Soeharto kala itu tak terbendung.
Sayangnya, di Pemilu 1999 Megawati gagal jadi presiden.
Padahal, saat itu PDI-P menjadi partai pemenang setelah meraih sekitar 36 juta suara atau hampir 34 persen.
Saat itu presiden belum dipilih langsung oleh rakyat, masih dipilih oleh MPR.
Pemilihan presiden yang dilakukan MPR diwarnai tarik-menarik kepentingan.
Ada dua kubu yang bersaing di MPR, yaitu PDI-P dan kubu Partai Golkar yang dinilai sebagai pewaris Orde Baru.
Amien Rais yang kala itu masih memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) mulanya satu kubu dengan Mega sebagai penggerak reformasi.
Namun, ia “menelikung” Mega di tengah jalan dengan membentuk Poros Tengah.
Poros Tengah terdiri dari partai-partai Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan (sekarang menjadi PKS).
Mereka menolak Megawati menjadi presiden dengan alasan jender.
PPP dan PK tetap pada pendiriannya menolak presiden dari kalangan perempuan.
Menurut Ketua Umum PPP Hamzah Haz, PPP berpegang pada fatwa ulama yang tidak memperbolehkan wanita menjadi presiden.
"Kalau Mbak Mega jadi presiden, kami tidak bersedia duduk dalam pemerintahan," kata Hamzah kala itu.
Poros Tengah pun mengantarkan Gus Dur sebagai presiden, mengalahkan Megawati dalam voting MPR.
Gus Dur meraih 373 suara, sementara Megawati 313 suara.
Kendati demikian, Megawati berbesar hati dan tetap menjalani peran sebagai wakil presiden.
Namun, pada 2001 dinamika politik berbalik arah.
Amien Rais yang saat itu merupakan Ketua MPR memotori Sidang Istimewa yang berujung pada jatuhnya Gus Dur.
Megawati pun naik menjadi presiden merebut takdirnya yang tertunda.
Dan, Hamzah Haz yang semula menolak Megawati tak lagi buka suara saat MPR memilihnya mendampingi Megawati sebagai wakil presiden.
Megawati Soekarnoputri pun menjadi wanita pertama yang menjadi presiden Indonesia.