Salah satunya terjadinya inflasi yang mencapai 600-700 persen.
Hal itu ditandai dengan meroketnya harga kebutuhan pangan.
Otomatis, pembangunan infrastruktur terhenti saat itu.
Presiden Soeharto bergerak cepat melakukan stabilisasi ekonomi.
Salah satunya dengan membuka keran investasi bagi Freeport.
Penandatanganan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat tersebut dilakukan di Departemen Pertambangan Indonesia.
Saat itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan Freeport Sulphur.
Penandatanganan KK disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.
Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan.
Freeport baru bisa benar-benar menambang emas dan tembaga di Papua pada tahun 1973 meski sudah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia di tahun 1967.
Maret 1973, penambangan Ertsberg dimulai Freeport.
Desember 1973, pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.