- Membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memfasilitasi perizinan usaha dan memberikan insentif fiskal kepada investor.
- Membentuk Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk mengatur distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok, terutama beras.
Pada masa Orde Baru, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7% per tahun dan mengurangi angka kemiskinan dari 60% pada tahun 1970 menjadi 11% pada tahun 1996.
Namun, pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru juga menimbulkan sejumlah masalah, antara lain:
- Pembangunan tidak merata antara wilayah Jawa dan luar Jawa, serta antara kota dan desa. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi di masyarakat.
- Politik didominasi oleh partai Golkar yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah. Hal ini mengurangi ruang demokrasi dan hak asasi manusia di masyarakat.
- Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela di berbagai sektor pemerintahan dan bisnis. Hal ini menimbulkan kerugian negara yang besar dan merusak tata kelola perekonomian.
- Utang luar negeri yang membengkak akibat pengelolaan yang tidak transparan dan tidak efisien. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi global.
Pada akhir masa Orde Baru, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah akibat dampak krisis moneter Asia Tenggara pada tahun 1997.
Krisis ini menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, perbankan kolaps, dan banyak perusahaan bangkrut.
Krisis ini juga memicu gelombang protes dan demonstrasi dari masyarakat yang menuntut reformasi politik dan ekonomi.