Pada masa Presiden Joko Widodo atau Jokowi (2014-sekarang), Indonesia masih belum memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel tetapi masih melakukan hubungan dagang secara tidak langsung melalui negara ketiga seperti Singapura atau Hong Kong.
Pada tahun 2020, terdapat kabar bahwa ada upaya dari Amerika Serikat untuk mendorong normalisasi hubungan antara beberapa negara Muslim termasuk Indonesia dengan Israel setelah Maroko, Sudan, Bahrain, dan Uni Emirat Arab melakukannya.
Namun, pemerintah Indonesia membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa posisi Indonesia tetap mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Hubungan Indonesia-Israel memiliki dinamika yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik dan kepentingan nasional masing-masing.
Indonesia selalu berpegang pada prinsip antikolonialisme dan mendukung hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel.
Namun, Indonesia juga tidak menutup mata terhadap peluang kerja sama dengan Israel di berbagai bidang, terutama ekonomi dan teknologi.
Indonesia pernah melakukan hubungan tidak resmi dengan Israel melalui jalur militer dan intelijen pada masa Orde Baru.
Indonesia juga pernah mencoba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada masa Gus Dur, meskipun gagal terwujud karena tekanan politik dalam negeri.
Indonesia juga pernah sepakat untuk menaikkan status hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat kehormatan di Ramallah pada masa SBY, meskipun belum terealisasi hingga kini.
Indonesia masih belum memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel hingga saat ini.
Namun, Indonesia masih melakukan hubungan dagang secara tidak langsung melalui negara ketiga seperti Singapura atau Hong Kong.
Indonesia juga masih menjaga komunikasi secara penuh dengan Israel melalui saluran-saluran informal seperti pertemuan-pertemuan multilateral atau kunjungan-kunjungan personal.
Indonesia mungkin dapat membidik peluang dari langkah beberapa negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel baru-baru ini.
Normalisasi hubungan ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan politik bagi kedua belah pihak, sekaligus membuka ruang dialog untuk mencari solusi damai bagi konflik Israel-Palestina.
Namun, Indonesia tetap tidak boleh mengabaikan aspirasi rakyat Palestina yang selama ini menjadi prioritas kebijakan luar negerinya.