Di Jawa Timur, para pejuang Arek-Arek Suroboyo yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soedirman melakukan perlawanan di Surabaya dengan menghadapi serangan udara dan laut Belanda.
Mereka juga melakukan sabotase dan penghadangan terhadap pasukan Belanda yang masuk ke kota tersebut.
Di Sumatera Selatan, para pejuang Komando Tentara Rakyat Palembang (KTRP) yang dipimpin oleh Kolonel Barlian melakukan perlawanan di Palembang dengan menguasai beberapa pos penting seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api.
Mereka juga berhasil mengevakuasi Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Palembang ke Yogyakarta.
Agresi militer Belanda tidak berhasil mencapai tujuannya untuk menguasai kembali Indonesia.
Meskipun Belanda berhasil menduduki beberapa kota besar dan daerah strategis di Jawa dan Sumatera, mereka tidak bisa menghancurkan semangat perjuangan rakyat Indonesia yang terus melakukan gerilya dan sabotase.
Agresi militer Belanda juga mendapat kecaman dari dunia internasional, terutama dari negara-negara Asia dan Afrika yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia.
Bahkan, Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda dalam Perang Dunia II juga menentang agresi tersebut karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Akhirnya, Belanda terpaksa menghentikan agresinya setelah tekanan dari Dewan Keamanan PBB yang menuntut agar Belanda menghormati gencatan senjata dengan Indonesia.
Pada 4 Agustus 1947 Belanda menyetujui gencatan senjata tersebut dengan syarat bahwa Indonesia harus membentuk pemerintahan federal yang melibatkan negara-negara boneka buatan Belanda seperti Negara Pasundan, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dll.
Namun, Indonesia menolak syarat tersebut karena bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa.
Indonesia tetap berpegang pada konsep negara kesatuan berdasarkan UUD 1945.
Oleh karena itu, konflik antara Indonesia dan Belanda masih berlanjut hingga agresi militer kedua pada tahun 1948.