Intisari-Online.com - Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe menghormati panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua.
Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu kondisi kesehatan Lukas Enembe membaik, sehingga dapat menjalani pemeriksaan KPK.
"Kami juga mau sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak (Lukas Enembe) sedang sakit dan, kami mencari solusi agar disembuhkan dulu penyakitnya baru kami masuk kepada tahap penyidikan," ujarnya.
Stefanus menjelaskan kondisi kesehatan Lukas Enembe yang saat ini menderita sejumlah penyakit hingga harus menjalani pengobatan di Singapura.
Selain mengalami gejala penyakit ginjal, kata Stefanus, kliennya juga berusaha menghindari serangan stroke yang pernah empat kali menyerang Gubernur Papua itu.
Sementara itu, ICW menilai, permohonan izin berobat ke luar negeri yang dilayangkan kuasa hukum Lukas kepada Presiden Jokowi tidak masuk akal.
Terlepas dari itu, selama ini Singapura dikenal juga menjadi tempat langganan kabur buronan Indonesia.
Sejumlah buronan koruptor pernah menjadikan negara itu sebagai tempat persembunyian.
Hal itu lantaran perjanjian ekstradisi, Indonesia tercatat telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan enam negara, yakni Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong, serta Korea Selatan.
Sementara dengan Singapura, Perjanjian ekstradisi RI-Singapura sendiri baru ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada awal tahun 2022 lalu setelah diupayakan sejak 1998.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang bakal diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tidak terlalu menguntungkan.
Menurut dia sebenarnya tujuan Singapura melakukan hal itu karena mereka berupaya mengubah citra sebagai "surga buronan" dari Indonesia.