Intisari - Online.com - Istilah Indo-Pasifik tidak pernah muncul dalam dokumen pertahanan dua puluh tahun yang lalu, tapi kini istilah ini muncul di mana saja.
Ekonom India Mihir Sharma menulis di media Bloomberg bahwa kaitan militer, geopolitik, dan geo ekonomi dua perairan besar dan juga demokrasi yang bergantung pada mereka kini sudah sangat dipahami karena satu orang.
Ialah Shinzo Abe, sosok pemimpin Jepang modern yang mengenalkannya.
Dan inilah sebabnya, kematiannya yang tragis pada Jumat lalu sangat meninggalkan duka yang membekas, menurut Mihir Sharma.
Sharma menyebut bisa dibilang mendiang Shinzo Abe adalah sosok yang menciptakan Indo-Pasifik.
Sharma mengingatkan dalam pidato menggebrak Abe kepada parlemen India selama periode pemerintahannya yang pertama, Abe mendesak dua negara untuk menciptakan "Asia yang lebih luas" pada "pertemuan dua laut".
Yang dimaksudkan oleh Abe saat itu adalah Asia yang akan memerlukan demokrasi maritim lain seperti Australia, Indonesia, dan Amerika Serikat.
Indo-Pasifik lebih dari sekadar slogan, sudah menjadi cita-cita, sebut Sharma.
Kata-kata dan kebijakan Abe mendefinisikan arsitektur keamanan dan ekonomi yang sekarang memiliki peluang untuk melestarikan pemikiran bebas dan perdagangan bebas di Asia, Pasifik, dan sekitarnya.
Untuk itu saja, Abe bisa dibilang pantas dikenang sebagai pemimpin demokrasi paling konsekuen abad ke-21 sejauh ini.
Sharma menekankan pendapatnya ini karena India selama ini telah lama mengorientasikan keamanannya di sekitar benua Eurasia.
"Bahwa negara itu sekarang mulai menganggap dirinya sebagai negara maritim sebagian berkat Abe dan dukungannya yang tanpa henti, jika sopan, terhadap aliansi berbasis laut.
"Jika negara-negara yang bergantung pada Samudra Hindia dan Pasifik tidak dapat dikutuk untuk hidup di dunia unipolar, dengan China sebagai kutub tunggalnya, maka inovasi Abe - termasuk pengelompokan Quad yang menyatukan AS, Jepang, India, dan Australia - adalah yang terbaik. harapan."
Remiliterisasi Jepang yang diinisasi oleh Abe, meski begitu, tidak bisa dimaafkan dan diterima banyak pihak.
Sharma menyebut Abe meninggalkan sebuah reputasi di Asia yang ditandai oleh dua aspek yang hampir tidak dapat didamaikan.
"Di banyak negara di mana penjajahan Jepang dan atrositas waktu perang meninggalkan luka yang terbuka tetap terbuka, di banyak kasus, oleh populis lokal, permintaan remiliterisasi Jepang oleh Abe tidak diterima."
Sharma juga menulis kolom ini di Berlin, ibu kota negara yang juga baru mempersenjatai kembali pertama kalinya sejak Perang Dunia II, tapi Jerman mendapat penerimaan lebih banyak dibandingkan Jepang dan Abe.
Remiliterisasi Jepang dan tanggapan lokal dan internasional
Secara domestik, musuh-musuh liberal Abe memahami permintaan Abe untuk remiliterisasi Jepang sebagai permintaan berbahaya.
Sharma menyebut, Abe terkadang menyatakan bahwa nilai termasuk pasifisme di konstitusi Jepang telah "diterapkan" di negara itu oleh AS, negara yang memenangkan Perang Dunia II.
Lawan-lawan lokalnya banyak yang tidak setuju akan itu.
Namun di bagian Asia yang lain, Abe dilihat sebagai sosok demokratis: seseorang yang menekan aktivitas kebijakan luar negerinya untuk tujuan bersama bagi demokrasi dunia, papar Sharma.
Ketika dia menulis perlunya "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka" dalam pernyataan bersama dan strategi bersama, Sharma menyebut Abe bermaksud mengatakan perlunya perlindungan perdagangan bebas di jalur pelayaran paling ramai dan penuh sengketa.
Namun yang dimaksud Abe juga adalah pertahanan dasar, hak universal di era autoritarianisme yang meningkat, sebuah hal yang juga dilihat mitra-mitra Abe.
Tentunya, tulisan-tulisan Abe mengenai kebijakan mengenai persekutuan baru dan kemitraan di Indo-Pasifik, termasuk di Jerman, adalah ingin agar Jepang bisa lebih siap menyongsong masa depan, dan mengemban tanggung jawab keamanan lebih besar.
Sharma menyebut, itulah Jepang yang telah dijanjikan oleh Shinzo Abe kepada dunia.
Bagaimana Shinzo Abe akan dilihat
Sharma menyebut bagaimana menerima remiliterisasi Jepang tanpa membela militerisme mereka di masa lalu adalah sebuah pertanyaan terbuka dan satu yang Abe sendiri wariskan.
Lagipula, dari masa perang Jepang yang elit sendiri tidak mampu menjawabnya.
Namun Abe pernah menyebut bahwa "diplomasi Jepang harus selalu berakar pada demokrasi, peran hukum dan menghormati HAM."