Intisari - Online.com - Industri kelapa sawit Indonesia yang mana merupakan industri strategis kini tengah disorot lantaran kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng sejak Februari lalu.
Pemerintah terus mengupayakan untuk menyelesaikannya dari hilir ke hulu.
Kelapa sawit menyerap lebih dari 16,4 juta tenaga kerja, dan menjadi penghasil ekspor terbesar.
Itu sebabnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan diadakan audit terhadap tata kelola kelapa sawit sebagai bagian dari peningkatan tata kelolanya.
"Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, presiden memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia, Kamis (7/7/2022).
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah terus mengambil berbagai langkah guna mencapai target dari sisi hulu (perkebunan) sampai ke hilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical, biodiesel).
Hal ini akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.
Situasi tekanan ekonomi dunia memperburuk kondisi, membuat peran kelapa sawit sangat besar baik dari sisi hulu maupun hilir.
Peran kelapa sawit bagi Indonesia antra lain penyumbang ekspor terbesar dan penerimaan negara, yaitu dari harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau, membantu menjaga tingkat konsumsi.
Luhut menyebut permasalahan masih terjadi di sisi hulu, sehingga realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor.
Namun, di awal Juli sudah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267.000 ton sehari.
Tidak diatur negara lain
Saat memberikan sambutan dalam penyerahan data audit, Luhut mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia diatur oleh negara lain.
Padahal Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia.
"Bangsa kita selama ini enggak bisa diatur orang, kita jangan mau diatur. Kita yang ngatur diri kita dan kita yang atur minyak kelapa sawit dunia, masa dari Kuala Lumpur, yang benar saja lah," kata Luhut.
Itulah sebabnya dengan pelaksanaan audit ini bertujuan agar harga minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain.
Luhut yakin harga minyak sawit dunia bisa dikendalikan Indonesia, kemudian Luhut mengatakan dengan audit itu bisa berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diharapkan bisa kembali naik.
Pelicin dari pengusaha sawit
Luhut kemudian mengingatkan kepada pemda agar tidak mudah menerima dana suapan atau pelicin dari para pengusaha sawit ketika audit.
Peringatan ia sampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah daerah dengan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).
"Jadi kalau ada perkebunan mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan. Karena itu sekarang banyak kasus yang begitu, ujung-ujungnya ke mana? Dulu yang memberikan kepala dinas, persetujuannya bupati, kena lagi. Dengan sekarang ini, kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.
Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian serta Perdagangan ini juga menegaskan kepada para pengusaha perkebunan sawit agar bisa bekerja sama dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPKP dibantu oleh para pemerintah daerah.
"Kalau ada data-data yang diminta oleh Pak Ateh (Kepala BPKP), Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan berikan, karena dari situ kita bisa mulai kerja," pungkasnya.