Intisari - Online.com -Larangan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia mulai berlaku hari Kamis ini dalam salah satu kasus perlindungan pangan paling drastis sejak perang bergejolak di Ukraina.
Indonesia sebagai pengirim teratas memberlakukan larangan menyeluruh pada ekspor minyak goreng, yang mencakup produk minyak sawit di seluruh rantai nilai.
Sulit untuk melebih-lebihkan pentingnya minyak tropis seperti yang ditemukan di mana-mana saat ini -- dalam makanan, sabun, lipstik, dan bahkan tinta cetak -- yang menjadikan langkah Indonesia penting bagi dunia.
Langkah itu menambah dampak invasi Rusia ke Ukraina, yang menjerumuskan pasar minyak nabati global ke dalam kekacauan, seperti ditulis oleh Anuradha Raghu, Pratik Parija, dan Echo Listyorini dalam artikel opini mereka di Bloomberg.
Dengan melonjaknya biaya makanan ke titik tertinggi sepanjang masa, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pasokan mereka sendiri.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak para pemimpin untuk menjaga perdagangan tetap terbuka, memperingatkan bahwa proteksionisme akan menaikkan harga dan menyebabkan rak kosong di negara-negara yang bergantung pada impor.
Dalam sebuah langkah yang menggambarkan tekad negara untuk menegakkan larangan tersebut, Angkatan Laut mengatakan pihaknya menahan dua kapal tanker yang membawa minyak sawit menuju India dan Uni Emirat Arab karena dugaan pelanggaran kontrol ekspor.
TNI AL akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan di perairan negara itu untuk mencegah penyelundupan.
Larangan ekspor Indonesia adalah “inflasi untuk semua orang,” kata Atul Chaturvedi, presiden Asosiasi Ekstraktor Pelarut India.
India adalah importir utama minyak sawit dan mendapat sekitar 45% pasokannya dari negara Asia Tenggara itu.
“Jika rantai pasokan terganggu, perusahaan akan mencoba menjatah pasokan mereka karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok.”
Negara ini tentu tidak mudah menavigasi larangan ekspor kelapa sawitnya.
Produsen utama mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan menangguhkan semua pengiriman minyak goreng, membuat harga kelapa sawit dan penggantinya melonjak.
Kemudian Senin malam, muncul laporan bahwa hanya palm olein, produk olahan, yang akan dihentikan, mendorong penurunan harga dengan cepat dan pedagang bergegas untuk mematuhi larangan tersebut.
Pemerintah memberikan kejutan lain Rabu malam, memperluas larangan untuk memasukkan minyak sawit mentah, minyak sawit RBD dan bahkan minyak goreng bekas, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya.
Itu mencakup produk di seluruh rantai pasokan.
Indonesia menyumbang sekitar sepertiga dari ekspor minyak nabati global.
Langkah ini adalah "salah satu tindakan nasionalisme pertanian terbesar sejauh ini selama lonjakan harga pangan ini," kata Tobin Gorey, ahli strategi komoditas pertanian di Commonwealth Bank of Australia.
Minyak sawit berjangka turun sebanyak 3,9% menjadi 6.714 ringgit ($1.539) per ton pada hari Kamis, memangkas kenaikan minggu ini.
Harga melonjak dengan batas perdagangan 10% sehari sebelumnya, beberapa jam sebelum Indonesia mengumumkan larangan ekspor yang diperluas.
Presiden Joko Widodo mengatakan Rabu malam bahwa larangan itu akan dicabut setelah permintaan lokal untuk bahan makanan terpenuhi, menambahkan bahwa itu “ironis” bahwa negara itu kesulitan mendapatkan minyak goreng.
Keputusan untuk melarang ekspor datang setelah kebijakan sebelumnya tidak efektif dalam mengurangi kekurangan, katanya.
Tidak pasti apakah larangan akan memiliki efek yang diinginkan.
Pemerintah mengakui bahwa kebijakan tersebut dapat memangkas produksi sawit negara dan mengakibatkan panen yang tidak terjual bagi petani.
Ada juga kekhawatiran ketika produsen Indonesia akan kehabisan kapasitas untuk menyimpan minyak yang tidak bisa lagi diekspor.
“Dengan sikap keras ini, pemerintah menghukum pabrik penyulingan yang salah dengan menghukum seluruh industri perkebunan Indonesia,” tulis analis RHB Research Hoe Lee Leng dalam sebuah catatan.
“Semua pemain di Indonesia kemungkinan akan menderita, meskipun eksportir hulu murni kemungkinan akan lebih menderita.”