Bulan lalu, mengutip kampanye militer Rusia di Ukraina di antara alasan lain, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang mengajukan proposal untuk memperbarui Pedoman Program Pertahanan Nasional, dokumen strategi militer utama negara itu.
Menurut media Jepang, langkah tersebut mencakup perubahan yang akan memungkinkan Jepang untuk memperoleh "kemampuan serangan balik" untuk menyerang pangkalan musuh dan pusat komando.
Pada bulan Desember, AS dan Jepang menyusun rencana militer darurat sebagai tanggapan atas potensi konflik antara China dan Taiwan, menurut Kyodo News.
China sebelumnya menuduh Jepang ikut campur dalam masalah Taiwan, yang dianggapnya urusan dalam negeri.
Laksamana Samuel Paparo, komandan Armada Pasifik Angkatan Laut AS, mengatakan pada bulan April bahwa Beijing sedang mempelajari konflik Rusia-Ukraina, dan bahwa, dalam keadaan saat ini, invasi potensial ke Taiwan akan "sangat tidak dapat diprediksi."
Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan akhir bulan lalu bahwa "NATO Global" perlu mempersenjatai Taiwan seperti halnya telah mempersenjatai Ukraina, di antara persyaratan lainnya.
Taiwan telah diperintah oleh pemerintahnya sendiri setelah perang saudara berakhir di China daratan pada tahun 1949.
Beijing menyatakan bahwa pihaknya mendukung reunifikasi damai, tetapi telah berjanji untuk membalas jika Taipei secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan.
AS dan banyak negara lain memiliki hubungan diplomatik tidak resmi dengan pulau itu.
Presiden Joe Biden mengatakan tahun lalu bahwa AS akan membela Taiwan jika China menyerang.