Intisari-online.com - Protes menyebar ke seluruh Sri Lanka, sementara pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa menghadapi risiko kolaps karena krisis ekonomi saat ini.
Krisis politik menjadi lebih serius di Sri Lanka karena Presiden Gotabaya Rajapaksa menghadapi tekanan untuk mengundurkan diri di tengah meningkatnya protes terhadap situasi ekonomi negara yang sulit.
Pada 12 April, Bank Sentral Sri Lanka menyatakan bahwa negara itu bangkrut, tidak mampu membayar utang luar negerinya.
Utang ke China pun menumpuk hingga melampaui 5 miliar dollar AS (Rp71,7 triliun) untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan.
Menurut CNN, situasi orang-orang yang turun ke jalan untuk memprotes Presiden Rajapaksa telah berlangsung selama berminggu-minggu.
Awalnya hanya beberapa ratus orang di ibu kota Kolombo, kemudian jumlahnya meningkat menjadi ribuan dan menyebar ke seluruh wilayah perkotaan besar Sri Lanka.
Kebanyakan dari mereka adalah anak muda, generasi muda di era teknologi tinggi dan tidak yakin akan masa depan mereka ketika menyaksikan keadaan krisis negara.
Di jalan-jalan Kolombo, orang-orang memasang spanduk menentang pemerintah, menentang inflasi dan menyerukan Rajapaksa untuk mundur.
Pakar Jehan Perera dari organisasi Dewan Perdamaian Nasional Sri Lanka, mengatakan bahwa skala dan komposisi protes di masa lalu belum pernah terjadi sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut bukan lagi partisan politik tetapi sebenarnya muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan yang sesat dari pemerintah yang berkuasa.
"Rakyat ingin Rajapaksa dan pemerintahnya bertanggung jawab, mengembalikan uang dan harta benda mereka kepada rakyat dan kemudian meninggalkan Sri Lanka karena dia memegang dua kewarganegaraan Sri Lanka dan Amerika. Saya tidak berpikir protes akan berhenti sampai tuntutan rakyat dipenuhi," kata Perera.