Penulis
Intisari-online.com - Meski nyaris sebulan Ukraina dihajar Rusia, dan hampir semua wilayahnya sudah jatuh ke tangan Rusia.
Perlawanan mereka dipastikan tidak akan berhenti, malahan masih meminta pasokan senjata dari NATO.
Ukraina mengatakan membutuhkan 500 rudal anti-pesawat Stinger dan 500 rudal anti-tank Javelin buatan AS setiap hari.
Daftar baru itu dikirim ke AS karena Ukraina mengatakan negara itu dalam bahaya kehabisan senjata karena konflik dengan Rusia tidak tahu kapan harus berakhir.
Para pejabat AS dan NATO menekankan bahwa mereka telah meningkatkan bantuan militer ke Ukraina.
Pada 7 Maret, kurang dari dua minggu setelah konflik pecah, Amerika Serikat dan anggota NATO lainnya telah mengirim 17.000 rudal anti-tank dan 2.000 rudal anti-pesawat ke Ukraina.
Sejak itu, negara-negara NATO, termasuk Amerika Serikat, terus memberikan senjata dan peralatan militer ke Ukraina, meskipun Rusia mengklaim dapat menyerang pengiriman tersebut.
Satu paket dari paket dukungan 350 juta dollar AS yang telah disetujui AS sejak akhir Februari telah dibawa ke Ukraina dalam beberapa hari terakhir.
Sementara dua paket berikutnya senilai 1 miliar dollar AS sudah mulai tiba, kata seorang pejabat AS.
Pada 23 Maret, Inggris mengumumkan bahwa mereka akan mengirim tambahan 6.000 rudal ke Ukraina, bersama dengan paket dukungan keuangan sebesar 33 juta dollar AS untuk militer Ukraina.
Sementara itu, informasi yang diposting di akun media sosial resmi pemerintah Ukraina mengatakan bahwa pertempuran sengit terjadi di berbagai arah di sekitar ibukota Kiev.
Pasukan Ukraina tampaknya telah merebut kembali tanah di timur ibu kota dari Rusia.
Berbicara pada konferensi pers pada 24 Maret, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan bahwa aliansi itu tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina karena itu akan mengarah pada konflik habis-habisan dengan Rusia.
Dia juga mengatakan bahwa NATO seharusnya tidak membiarkan konflik di Ukraina meningkat lebih lanjut.
Pada hari yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan di Brussel bahwa Prancis meningkatkan upaya untuk mencegah eskalasi di Ukraina.
Sementara mengesampingkan kemungkinan mengirim pasukan untuk melakukan intervensi langsung, lapor Reuters.
Mantan presiden Rusia: Sanksi tidak memengaruhi Kremlin
"Bodoh untuk percaya bahwa sanksi Barat terhadap bisnis Rusia dapat berdampak pada pemerintah Rusia," kata mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada 25 Maret.
Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia RIA, Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan, menegaskan bahwa sanksi hanya akan memperkuat masyarakat Rusia dan tidak membuat penduduk tidak puas dengan pemerintah.
Barat telah mengumumkan serangkaian sanksi terhadap Rusia setelah Moskow melancarkan operasi militer di Ukraina.
Setelah sebulan, Kremlin menegaskan bahwa mereka akan terus menyerang sampai tujuan "de-militerisasi dan de-fasis" Ukraina tercapai.
Banyak sanksi telah dijatuhkan pada miliarder yang diyakini memiliki hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Tanyakan pada diri Anda sendiri: apakah salah satu dari pengusaha ini memiliki pengaruh sekecil apa pun terhadap pandangan para pemimpin negara. Saya dapat memberi tahu Anda: tidak mungkin," kata Medvedev.
Menurut dia, jajak pendapat menunjukkan bahwa tiga perempat dari Rusia mendukung keputusan Kremlin pada kampanye militer di Ukraina, dan peringkat persetujuan Presiden Putin bahkan lebih tinggi.
Dmitry Medvedev mengkritik orang Rusia yang menentang kampanye tersebut saat tidak berada di Rusia.
"Anda mungkin tidak senang dengan beberapa keputusan yang dibuat oleh pemerintah, mengkritik pemerintah. Itu normal. Tetapi Anda tidak dapat mengambil sikap melawan negara dalam situasi yang begitu sulit. Itu pengkhianatan," katanya.