Awalnya, pemerintah mengindikasikan bahwa hanya 19,2% dari uang yang akan disalurkan dari APBN, selebihnya ditanggung oleh investor internasional dan domestik serta BUMN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kepada Asia Times pada Agustus 2019, tak lama setelah proyek diumumkan, bahwa sebagian dana akan berasal dari “manajemen aset” – penjualan atau penyewaan kantor pemerintah yang ada di lokasi pilihan di Jakarta Pusat di mana harga tanah setinggi $5.000 per meter persegi.
Pendanaan lainnya diharapkan akan bersumber dari Otoritas Investasi Indonesia (INA) yang baru dibentuk, yang Sovereign Wealth Fund-nya berbeda dari kebanyakan model lainnya dalam cara mengusulkan untuk menggunakan terutama modal asing daripada modal dalam negeri.
UEA mengumumkan pada Maret 2021 akan menyumbangkan $10 miliar untuk dana tersebut, komitmen terbesar sejauh ini.
Tapi sedikit yang diketahui tentang janji $9,5 miliar dari organisasi keuangan di AS, Kanada dan Jepang dan Belanda.