Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa ia sedang melakukan operasi militer khusus di Ukraina untuk melindungi dua wilayah yang memisahkan diri di Donbass (Ukraina timur).
Wilayah yang diakui Moskow sebagai wilayah independen, dan pada saat yang sama menekankan, Rusia Tidak ada rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.
Bereaksi terhadap langkah Rusia ke Ukraina, AS dan sekutunya menjatuhkan sanksi kepada Rusia.
Saat ini, Rusia mengharuskan Ukraina untuk secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral dan tidak akan pernah bergabung dengan NATO, aliansi militer yang dipimpin AS.
Ukraina mengatakan kampanye militer Rusia adalah serampangan dan menolak klaim bahwa Kiev ingin merebut kembali dua wilayah yang memisahkan diri di Donbass dengan paksa.
Selain itu, Ukraina juga telah meminta bantuan Turki untuk menghalau Rusia di Laut Hitam.
Turki tidak dapat menghentikan kapal perang Rusia mengakses Laut Hitam melalui selatnya, seperti yang diminta Ukraina, karena klausul dalam pakta internasional yang memungkinkan kapal untuk kembali ke pangkalan mereka, kata menteri luar negeri Turki pada Jumat.
Ukraina telah meminta Turki untuk memblokir kapal perang Rusia melewati selat Dardanelles dan Bosphorus yang mengarah ke Laut Hitam, setelah Moskow pada hari Kamis meluncurkan serangan besar-besaran di Ukraina dari darat, udara dan laut.
Di bawah Konvensi Montreux 1936, Turki memiliki kendali atas selat dan dapat membatasi perjalanan kapal perang selama masa perang atau jika terancam.
Tetapi permintaan tersebut telah menempatkan anggota NATO dalam posisi yang sulit karena mencoba untuk mengelola komitmen Barat dan hubungan dekat dengan Rusia.