Beginilah Bagaimana Secara Hukum Posisi dan Kedudukan Supersemar Semakin Kuat

May N

Penulis

Salinan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), secara hukum posisi Supersemar menguat setelah hal ini

Intisari - Online.com -Supersemaradalah surat yang melancarkanpengambilalihan kekuasaandariSoekarno kepada Soeharto, tapisecara hukum, posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelahapa?

Supersemarmerupakan kelanjutan darikudeta 1 Oktober 1965, ketika sekelompokkomplotan tentaramenamakan diri merekaGerakan 30 Septembermenculik dan membunuh enamjenderal angkatan darat.

Yang ketujuh adalahJenderal A.H. Nasutiondan ia lolos.

Untuk mengetahuisecara hukum, posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelah apaperlu membahas mengenaiPKI.

Supersemar berhasil membuat kekuasaan turun dari Sukarno dan didapatkan oleh Suharto, lantas bagaimana cara Suharto memperkuatposisi dan kedudukan Supersemar agar semakin kuat secara hukum?

Keesokan paginya G-30-S mengumumkan bahwa mereka telah merebut kekuasaan untuk mencegah kudeta terhadap presiden oleh dewan jenderal.

Sementara itu, Jenderal Suharto, panglima cadangan strategis Angkatan Darat, mulai mengumpulkan tampuk kekuasaan ke tangannya sendiri.

Menjelang malam dia telah mengambil inisiatif dari para konspirator.

Baca Juga:Mengenal Isi Supersemar, Latar Belakang dan Tujuannya Sampai Lahirkan Orde Baru

Baca Juga:Soekarno Terpojok hingga Keluarkan Supersemar untuk Atasi Demonstrasi Besar-besaran, Apa Latar Belakang Lahirnya Tritura?

PKI menyatakan bahwa upaya kudeta adalah urusan internal tentara.

Pimpinan tentara, sebaliknya, bersikeras bahwa itu adalah bagian dari plot PKI untuk merebut kekuasaan dan kemudian memulai misi untuk membersihkan negara dari ancaman komunis.

Pada bulan berikutnya militer membantai orang-orang komunis dan orang-orang yang diduga komunis di seluruh Jawa dan Bali, dengan perkiraan jumlah orang yang terbunuh berkisar antara 80.000 hingga lebih dari 1.000.000.

Pada tahun-tahun berikutnya komunis, orang yang dituduh komunis, dan keluarga mereka sering ditolak hak-hak dasarnya (misalnya, hak atas pengadilan yang adil, hak atas kesempatan yang samadalam pekerjaan, dan kebebasan dari diskriminasi).

Antara tahun 1969 dan 1980, kira-kira 10.000 orang, terutama yang dikenal atau mengaku komunis, ditahan tanpa pengadilan di Pulau Buru di Maluku.

Dengan hancurnya PKI, salah satu elemen keseimbangan yang telah mendukung rezim Sukarno dihilangkan, dan presiden sendiri mendapat tekanan yang meningkat.

Pada bulan Maret 1966, dengan latar belakang aksi mahasiswa, tentara memaksa Sukarno untuk mendelegasikan kekuasaan yang luas kepada Suharto, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Dengan kekuasaan barunya, Suharto melarang PKI dan bergerak secara bertahap untuk mengkonsolidasikan posisinya sebagai kepala pemerintahan yang efektif.

Baca Juga:Inilah Dampak Tritura, Pengaruh Soekarno Makin Lemah hingga Berakhirnya Orde Lama

Baca Juga:Peran Pelajar dan Mahasiswa dalam Aksi Tritura Dikenang hingga Sekarang, Inilah Sejarah Lahirnya Tritura

Kekuasaan baru ini didapatkan Suharto dari Supersemar.

Pada bulan Maret 1967 MPR mengangkat Suharto sebagai penjabat presiden, dan pada bulan Maret 1968 ia diangkat menjadi presiden atas haknya sendiri.

Sukarno ditahan di bawah tahanan rumah sampai kematiannya pada 21 Juni 1970.

Artinya, secara hukum, posisi dan kedudukan Supersemar semakin kuat setelah ditetapkan oleh MPR.

Baca Juga:Pantesan Tetap Ngotot Tak Mau Bubarkan PKI, Ternyata SoekarnoSudah Tahu Penyebab Sebenarnya Tragedi G30S, Tapi Tidak Ada yang Mau Dengar

Baca Juga:Siapa Sangka Istri Bung Karno Inilah yang Menyelamatkan Presiden Pertama Indonesia Itu dari Amarah Jenderal Menjelang Supersemar dan Pasca G30S/PKI, Begini Ihwalnya

Artikel Terkait