Dalam Agresi Militer yang terjadi pada 19 Desember 1948, Belanda berhasil menaklukan ibukota Yogyakarta dan menangkap pemimpin-pemimpin pemerintahan Republik Indonesia.
Agresi Militer II menunjukkan Belanda mengkhianati perjanjian damai Renville yang sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Belanda.
Perjanjian Renville sendiri merupakan salah satu upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik kedaulatan Indonesia dengan Belanda.
Belanda tak mau mengakui kemerdekaan bekas jajahannya meski Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Belanda juga membuat propaganda, mengatakan bahwa negara Indonesia sudah musnah pascaperistiwa Agresi Militer Belanda II.
Hal tersebut menjadi latar belakang utama Serangan Umum 1 Maret 1949.
Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan respons militer Indonesia atas tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda di Yogyakarta.
Kronologi Serangan Umum 1 Maret 1949
Dengan Yogyakarta dikuasai Belanda dan pemimpin-pemimpin pemerintah Indonesia ditangkap, para panglima dan petinggi Indonesia tidak tinggal diam.
Beberapa panglima besar seperti Soedirman, Bambang, dan Hutagulung membuat jaringan dan pasukan di wilayah divisi 2 dan 3, Yogyakarta berada pada wilayah divisi 3 pada saat itu.
Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian menyarankan penyerangan dan mengirim surat izin kepada Jendral Soedirman.