Penulis
Intisari - Online.com -Selasa (18/11/2022), Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Fatia Maulidayanti dan Haris Azhar mengaku didatangi oleh polisi di kediaman mereka.
Sebelumnya, keduanya didatangi polisi akibat tuntutan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Melansir Kompas.com, hal ini berawal dari tayangan YouTube saluran milik aktivis NGO, Haris Azhar, yang dipublikasi pada 20 Agustus 2021.
Tayangan itu berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!!! Jenderal BIN Juga Ada!!!NgeHAMtam"
Haris Azhar dan Fatia menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua.
Akhir tahun 2021 lalu Luhut Binsar Pandjaitan dituding memiliki banyak bisnis, dicurigai terlibat dalam Covid-19 jenis polymerase chain reaction (PCR).
Haris dan Fatia sebelumnya disomasi oleh Luhut atas pernyataan "bermain", yang disebut Haris dan Fatia sebagai cara menjelaskan Laporan Kajian 10 LSM secara sederhana dan telah dipublikasi terbuka sejak Agustus 2021.
Namun jawaban ini tidak memuaskan Luhut, sehingga somasi tersebut dilanjutkan dengan gugatan pidana dan perdata ke Polda (22/9/2021).
Dialog Haris dan Fatia yang berlangsung sekitar 27 menit pada prinsipnya membahas laporan hasil kerja bersama koalisi 10 LSM berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”.
Sepuluh LSM itu adalah YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia dan BersihkanIndonesia.
Fokus laporan tertuju pada mengungkap kejanggalan dan penyelewengan seputar penempatan militer dan kaitannya dengan bisnis tambang di Intan Jaya dan sekitarnya.
Operasi dan motif penerjunan aparat TNI-Polri diungkapkan oleh laporan tersebut, yang juga mengindikasikan hubungan antara konsesi tambang dengan operasi militer di Papua, serta dampak operasi militer terhadap penduduk dan profil perusahaan pemegang konsesi tambang.
Selama tiga tahun terakhir pengerahan kekuatan militer Indonesia di kawasan pegunungan tengah Provinsi Papua sudah memicu meningkatnya konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dan kekerasan serta teror terhadap masyarakat sipil terutama di Kabupaten Intan Jaya dan sekitarnya.
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini