Intisari-Online.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti mempertanyakan pelaksanaan karantina para pejabat yang berbeda dengan masyarakat sipil.
Pertanyaan tersebut dilontarkan Susi melalui postingan Instagram Kompas.com, Selasa (21/12/2021), yang mengunggah berita "Luhut: Banyak Orang Berduit tapi Minta Fasilitas Karantina Gratis".
"Kenapa pejabat boleh di rumah mereka sendiri tapi masyarakat tidak boleh di rumah sendiri?"
"Kenapa pejabat saja yang boleh berhemat tapi masyarakat tidak boleh?" tulis Susi pada kolom postingan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, diskresi yang diberikan kepada pejabat setingkat eselon satu ke atas untuk menjalani karantina secara mandiri sepulang dari tugas dinas ke luar negeri tersebut berlaku secara universal.
Menurut Luhut, aturan tersebut tidak hanya diberlakukan di Indonesia.
"Dispensasi diskresi pada eselon satu dan seterusnya itu diberikan juga berlaku universal, bukan hanya di Indonesia, kenapa?"
"Karena mekanisme dan bernegara itu harus tetap jalan, tapi tentu dengan pengawasan yang ketat," kata Luhut dalam konferensi pers terkait Penanganan Pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (27/12/2021).
Ya, satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran Omicron yakni dengan karantina.
Namun, selain memicu debat di atas ini juga jadi lahan basah untuk para mafia.