Penulis
Intisari-online.com - Intervensi militer Rusia di Kazakhstan dipandang sebagai hal yang tak terelakkan.
Tetapi Moskow menghadapi risiko terjebak dalam kerusuhan berkepanjangan di negara tetangga itu, karena harus membubarkan pasukannya di banyak bidang.
"Saat ini, intervensi militer Rusia di Kazakhstan dalam skala yang relatif sederhana, setara dengan operasi keamanan konvensional," kata Andrei Kortunov, kepala Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC). "Tetapi jika kampanye itu diperpanjang, konsekuensinya bagi Rusia akan sangat jelas."
3.000 pasukan terjun payung Rusia mendarat di Kazakhstan atas permintaan Presiden Kassym-Jomart Tokayev.
Kazakhstan adalah bagian dari aliansi militer CSTO yang dipimpin oleh Rusia.
Negara memiliki tanggung jawab untuk mengirim pasukan untuk membantu jika negara anggota menghadapi bahaya baik secara internal maupun eksternal.
Selain Rusia, anggota CSTO seperti Armenia, Belarusia, Kirgistan, dan Tajikistan juga mengirimkan pasukan ke Kazakhstan.
Tokayev mengatakan negara-negara sekutu perlu membantu Kazakhstan menghadapi "ancaman teroris", setelah gelombang protes memicu kerusuhan nasional.
Pada 1 Januari, kerusuhan menyebabkan 30 pengunjuk rasa dan 18 personel keamanan tewas. Jumlah korban luka diperkirakan mencapai 1.000 orang.
Pada 1 Januari, media Kazakh menerbitkan sebuah video yang menunjukkan tentara saling tembak dengan teroris bersenjata di Almaty, kota terbesar di negara itu.
Bagi pengamat Rusia, pengerahan cepat pasukan Rusia ke negara tetangga, hanya beberapa jam setelah menerima permintaan Presiden Tokayev, tak terelakkan.
"Saya tidak berpikir Rusia punya pilihan selain campur tangan secara militer," kata Kortunov.
Asia Tengah sangat tidak stabil. Rusia tidak punya pilihan lain. Tetapi harus ditentukan bahwa ini adalah operasi yang singkat dan terbatas, dan militer Rusia perlu menghindari terjebak di Kazakhstan.
Krisis Kazakhstan datang pada saat Rusia menghadapi banyak tantangan.
Banyak media Rusia membandingkan kerusuhan di Kazakhstan dengan "revolusi warna di Ukraina pada 2014", yang diprovokasi oleh Barat.
Presiden Kazakh Tokayev juga mengklaim negara itu diserang oleh "teroris yang didukung dari luar".
"Dengan apa yang terjadi di Kazakhstan, Rusia harus membubarkan pasukannya, menghadapi ketidakstabilan di kedua front," kata Alexander Baunov, analis kebijakan luar negeri Rusia di Carnegie Moscow Center.
Para ahli menyatakan keprihatinan bahwa Rusia berisiko terjebak dalam kekacauan internal di Kazakhstan, sehingga harus mempertahankan pasukan tetap di negara tetangga.
Hubungan Rusia-Kazakhstan sejak era Soviet hingga kini terbilang cukup hangat. Sebagian besar orang Rusia tinggal dan bekerja di negara tetangga.
Tapi Kortunov khawatir bahwa gelombang nasionalisme dan konflik etnis di Kazakhstan mungkin meletus, yang mengarah ke tren anti-Rusia.
"Intervensi militer Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet, yang dianggap memiliki hubungan baik dengan Rusia, telah meningkatkan sentimen anti-Rusia," kata Kortunov.
"Ada risiko gelombang anti-Rusia yang berkembang di Kazakhstan dan daerah di sepanjang perbatasan Ukraina atau Georgia," tambahnya.
Itu berarti bahwa pasukan mungkin harus tinggal di Kazakhstan untuk waktu yang lama, mempengaruhi strategi Presiden Rusia Putin.
Menurut Moscow Times, Putin bahkan mungkin harus mengesampingkan rencananya untuk menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya pada tahun 2024.