Pertama kalinya, panel secara publik menyeru kesaksian dari pembuat undang-undang yang terikat dengan upaya Trump mendiskreditkan pemilihan 2020 dan tetap berkuasa.
Panel meminta anggota partai Republik Scott Perry untuk membicarakan upayanya menempatkan Jefferey Clark, pejabat yang meminta Departemen Keadilan mengejar kebohongan Trump mengenai kecurangan pemilu sebagai Jaksa Agung.
Anggota Republik dari negara bagian Pennsylvania itu menolak, berargumen jika panel itu dibentuk secara ilegal.
Padahal panel itu dibentuk oleh hasil pemungutan suara seluruh anggota DPR.
Komite juga bertanya kepada kroni Trump yang lain, anggota partai Republik Jim Jordan, untuk berdiskusi mengenai apa yang dikatakan sebagai berbagai komunikasinya dengan Trump pada 6 Januari.
Anggota Republik Ohio itu belum merespon.
Namun kesetiaannya dengan Trump dan serangan kuat ke komite menunjukkan ia tidak akan menjadi saksi yang mau bekerjasama.
Anggota komite dapat menghadapi keputusan dengan segera mengenai apakah mereka akan memanggil Perry dan Jordan, sebuah gerakan yang pastinya akan membuat buruk hubungan antara partai Demokrat dan Republik di DPR.