Intisari-Online.com - Ketegangan antara Rusia dan Ukraina di perbatasan masih belum usai hingga saat ini.
Beberapa waktu yang lalu, Rusia dilaporkan mengerahkan puluhan ribu tentaranya ke perbatasan dekat Ukraina.
Hal ini membuat AS dan sekutu baratnya khawatir jika Rusia akan melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina.
Bagaimana tidak, beberapa hari terakhir, Rusia juga dilaporkan terus mengerahkan pasukan ke dekat perbatasan Ukraina.
Pengerahan pasukan itu dilakukan Presiden Vladimir Putin terlepas dari ultimatum dari AS dan sekutunya kepada Rusia di tengah rumor invasi ke Ukraina tersebut.
Menurut sumber yang dekat dengan intelijen AS, Rusia telah mengirim unit militer yang lebih banyak ke daerah perbatasan dalam beberapa hari terakhir.
Menurut informasi sumber intelijen terbaru, Rusia mengerahkan 50 "kelompok batalyon taktis" baru ke sekitar perbatasan Ukraina.
Satu batalyon mencakup sekitar 900 personel dan merupakan unit tempur yang sangat beragam dengan kombinasi pasukan, artileri, senjata anti-tank, pengintaian dan unit teknik.
Tak hanya berdampak pada Ukraina dan barat pada umumnya, jika invasi Rusia ke Ukraina terjadi, ternyata Israel pun bisa kena dampaknya.
Melansir The Jerusalem Post, Sabtu (18/12/2021), Israel harus segera bersiap untuk menyerap gelombang olim (pendatang secara aliyah ke Israel) jika Rusia menginvasi Ukraina.
Konflik pemisahan diri tahun 2014 di wilayah Donbas Ukraina, bersama dengan sanksi pembalasan terhadap sejumlah individu dan perusahaan Rusia, secara dramatis meningkatkan aliyah dari masing-masing negara.
Aliyah adalah sebuah istilah yang dipergunakan luas untuk merujuk kepada imigrasi Yahudi ke Tanah Israel.
Tiga puluh ribu olim Ukraina tiba antara 2014 dan 2018, sementara hampir 40.000 datang dari Rusia, melebihi 36.800 olim Rusia selama dekade sebelumnya.
Berbeda dengan perang 2014, yang hanya menyaksikan kekerasan di kantong-kantong kecil perbatasan timur Ukraina, ada jaminan invasi skala penuh Rusia menyebabkan krisis pengungsi.
Menurut Buku Tahunan Yahudi Amerika 2019, sekitar 200.000 orang Ukraina memenuhi syarat untuk membuat aliyah di bawah Hukum Pengembalian.
Meskipun sebagian besar tidak mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi atau secara halachis Yahudi, puluhan ribu orang yang mencari perlindungan mungkin mengajukan permohonan kewarganegaraan Israel.
Secara bersamaan, sanksi Barat yang keras dapat memotivasi sekitar 600.000 warga Rusia yang memenuhi syarat untuk aliyah, juga sebagian besar non-Yahudi, untuk mempertimbangkan emigrasi.
Hanya seminggu setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengancam bahwa invasi Rusia akan memicu “langkah-langkah ekonomi berdampak tinggi yang telah kami hindari di masa lalu,” kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengumumkan, “Setiap agresi terhadap Ukraina akan datang dengan politik konsekuensi dan dengan biaya ekonomi yang tinggi untuk Rusia.”
Oleh karena itu, setiap perang Rusia-Ukraina akan memicu krisis keuangan Rusia.
Demografer Israel Sergio DellaPergola memperkirakan 426.700 orang Israel non-Yahudi, hanya di bawah 5% dari populasi, adalah warga negara karena Hukum Pengembalian.
Imigran dari bekas Uni Soviet (FSU) dan keturunan mereka hampir semuanya.
Meskipun Kepala Rabbinat Israel sering mengecam para imigran FSU non-Yahudi, pemerintah Naftali Bennett mungkin terbukti secara unik bersimpati.
Apakah pemerintah PM Israel Naftali Bennett memutuskan bahwa menerima gelombang olim Ukraina dan Rusia yang non-Yahudi secara diinginkan atau tidak, Israel harus mempersiapkan krisis pengungsi yang bisa terwujud dalam beberapa minggu.
Itu berarti Israel harus segera mengalokasikan dana ekstra untuk penyerapan imigran, atau pada ekstrem lainnya, mengulangi Hukum Kepulangan.