Intisari - Online.com - Pengadilan Indonesia telah memberikan kemenangan hebat untuk hak Suku Asli Papua dalam kasus yang mencekik aktivis Papua Barat terkait klaim beberapa perusahaan kelapa sawit.
Pengadilan Administratif Jayapura di Provinsi Papua Barat Selasa kemarin memutuskan menyetujui tuntutan kepala distrik yang mencopot izin bagi lebih dari selusin perusahaan kelapa sawit untuk beroperasi di wilayah hutan Tanah Adat dan mengubahnya menjadi perkebunan.
Johny Kamoru, bupati Sorong, membatalkan izin setelah kelompok Adat mengatakan mereka tidak mendapatkan penjelasan mengenai pengubahan tanah adat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan sebuah ulasan oleh pemerintah provinsi menyebutkan hal ini sudah sejak Februari 2021.
Tiga perusahaan yang terdampak tuntutan melawan Kamaru antara lain PT Papua Lestari Abadi dan PT Sorong Agro Sawitindo, yang pengajuannya agar izin mereka dikabulkan ditolak oleh pengadilan.
Kamuru juga telah dituntut oleh PT Inti Kebun Lestari dalam kasus yang terpisah dan kini masih berlanjut.
Di bawah otoritas yang diberikan Presiden Jokowi tahun 2018, review izin kelapa sawit seharusnya dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Tidak ada dari kedua kementerian yang berkomentar publik mengenai kasus di Sorong, seperti mengutip Al Jazeera.
Tahun 2019, Jokowi mengisukan sebuah moratorium dalam perkembangan perkebunan kelapa sawit baru sebagai bagian dari dorongan mengakhiri deforestasi di Indonesia.