Intisari-Online.com - China menggelontorkan setidaknya dua kali lebih banyak uang pembangunan daripada AS.
Selama periode 18 tahun, China telah memberikan atau meminjamkan uang kepada 13.427 proyek infrastruktur senilai $ 843 miliar di 165 negara, menurut lab penelitian AidData di William & Mary, sebuah universitas di negara bagian Virginia, AS.
Sebagian besar uang ini terkait program Belt dan Road Initiative China (BRI) ambisius Xi Jinping.
Melansir BBC, Rabu (29/9/2021), mulai tahun 2013, China memanfaatkan keahliannya untuk membangun rute perdagangan global baru.
Namun, para kritikus khawatir bahwa pinjaman berbunga tinggi itu bisa membebani populasi yang tidak menaruh curiga sama sekali.
Jalur kereta api yang berkelok-kelok antara China dan negara tetangga Laos sering disebut-sebut sebagai contoh utama pinjaman off-the-book China.
Laos adalah salah satu negara termiskin di kawasan ini dan bahkan tidak mampu membayar sedikit pun dari biayanya.
Namun, Laos harus mengambil pinjaman $480 juta dengan bank China untuk mendanai sebagian kecil ekuitasnya.
Salah satu dari sedikit sumber keuntungan Laos, hasil tambang kaliumnya, digunakan untuk mendukung pinjaman besar-besaran.
Sebagian besar jalur tersebut dimiliki oleh kelompok perkeretaapian yang didominasi China.
Pada September 2020, di ambang kebangkrutan, Laos menjual aset utama ke China, menyerahkan sebagian jaringan energinya seharga $600 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun untuk mencari keringanan utang dari kreditur China.
Dan ini semua bahkan sebelum kereta api mulai beroperasi.
Dulu, negara-negara Barat bersalah karena menyeret negara-negara Afrika ke dalam jeratan utang.
China meminjamkan secara berbeda: alih-alih mendanai proyek dengan memberikan atau meminjamkan uang dari satu negara bagian ke negara bagian lain, hampir semua uang yang dibagikannya berbentuk pinjaman perbankan negara.
Pinjaman tersebut tidak muncul di rekening resmi utang pemerintah.
Itu karena lembaga pemerintah pusat tidak disebutkan dalam banyak kesepakatan yang dibuat oleh bank-bank pemerintah China.
Hal itu menjaga kesepakatan dari neraca pemerintah dan disembunyikan oleh klausul kerahasiaan, sehingga mencegah pemerintah mengetahui secara pasti apa yang telah disepakati secara tertutup.
AidData menghitung utang yang tidak dilaporkan sebesar $385 miliar.
Para peneliti AidData menemukan bahwa proyek Belt and Road menghadapi masalahnya sendiri.
Proyek-proyek BRI lebih cenderung dikaitkan dengan korupsi, skandal perburuhan, atau masalah lingkungan daripada kesepakatan pembangunan China lainnya.
Untuk menjaga agar BRI tetap pada jalurnya, kata para peneliti, Beijing tidak punya pilihan selain mengatasi kekhawatiran peminjam.
(*)