Melansir Wearethemighty.com, sebelum China diterima di PBB pada Oktober 1971, partai komunis China mengklaim bahwa doktrin itu hanya dirancang untuk disesuaikan dengan kekuatan maritim utama barat, terutama dalam mengeksploitasi landas kontinen.
Mereka juga berpandangan bahwa prinsip itu dimaksudkan untuk membantu negara-negara yang lebih maju secara teknologi.
China mengemukakan bahwa kebebasan laut lepas, sebagaimana digariskan oleh UNCLOS, juga termasuk kapal militer.
Saat ini, ada kontroversi yang dipicu oleh ketidakjelasan apakah hak lintas damai yang diberikan oleh doktrin tersebut juga berlaku untuk kapal militer.
Meski demikian, Tiongkok tetap mempertahankan posisinya karena hanya mewajibkan kapal asing untuk mendapatkan izin dari otoritas Tiongkok sebelum memasuki perairan teritorial Tiongkok.
Kegagalan untuk melakukannya akan memicu militer China untuk mengambil alih untuk menghalau atau menghukum para penjajah.
Baru-baru ini, sebuah kapal China melintasi perairan internasional yang bukan bagian dari laut teritorial Australia.
Menurut politisi dan media Australia, kapal China itu melakukan pengawasan terhadap latihan perang Talisman Sabre, latihan antara pasukan Australia dan AS.