Intisari-Online.com - Pada tahun 1949, Tentara Pembebasan Rakyat yang dipimpin oleh Mao mampu memaksa pemerintah Kuomintang Nasionalis (KMT) keluar dari daratan China.
Mereka mengizinkan KMT untuk terus memegang pulau-pulau di Laut China.
Pada tahun 1950, PLA memulai operasi amfibi yang berujung pada penangkapan Hainan.
Upaya untuk mengambil alih Kinmen dikalahkan oleh tank KMT dalam Pertempuran Guningtou yang mencegah PLA menyerang Taiwan.
Pada titik ini, Perang Korea membuat Presiden Truman mengerahkan Armada Ketujuh Angkatan Laut AS untuk melindungi Taiwan dan mencegah KMT menyerang daratan China.
Pada tahun 1953, Eisenhower menarik Armada Ketujuh dari Laut Cina Selatan.
KMT menanggapi dengan membangun pasukan dan melancarkan serangan di daratan.
Serangan-serangan ini dilawan dengan peralatan surplus Perang Dunia II yang diperoleh China dari Rusia.
Kejadian ini dikenal sebagai Krisis Selat Taiwan Pertama.
Pada 14 November, empat kapal torpedo PLA menyerang dan menenggelamkan kapal perusak KMT Tai-Ping pada malam hari.
Kemudian, Il-10 Sturmovikbombaer dari Angkatan Udara Angkatan Laut PLA menenggelamkan Kapal Pendarat (Tank) Zhongquan di Pelabuhan Dachen. Kontrol laut telah bergeser dari KMT ke PLA.
PLA ingin merebut Kepulauan Dachen.
Namun, Kepulauan Yijangshan menghalangi.
Bersama-sama, kedua pulau itu hanya dua pertiga dari satu mil persegi, tetapi mereka menahan lebih dari 1.000 pasukan KMT dari Kelompok Serangan Kedua dan Keempat dan Skuadron Keempat, dengan lebih dari 100 penempatan senapan mesin dan enam puluh senjata di Brigade Auxiliary Keempat.
Pada 16 Desember 1955, Jenderal Zhang Aiping meyakinkan Beijing bahwa dia bisa merebut pulau-pulau itu dengan serangan amfibi.
Pada tanggal 18 Desember pukul 8:00 pagi, lima puluh empat pesawat serang Il-10 dan pembom bermesin ganda Tu-2, dengan delapan belas pejuang La-11 sebagai pengawal, mengebom markas garnisun KMT dan posisi artileri.
Pengeboman berlanjut selama enam jam, melibatkan 184 pesawat dan lebih dari 254.000 pon bom.
Pada saat yang sama, artileri berat dan senjata pantai dari Toumenshan di daratan menjatuhkan lebih dari 41.000 peluru di pulau itu.
Setelah pukul 14:00, serangan amfibi dimulai.
3.000 tentara dari Resimen Infantri 178 dan satu batalyon dari 180 mendarat dikawal oleh empat frigat, dua kapal perang, dan enam kapal artileri roket.
Kapal-kapal pendukung mulai menembaki pulau itu. Pada saat ini, senjata KMT sudah sepi.
Pukul 14.30, tentara PLA tiba di pantai. Beberapa saat setelah pukul 15:00, mereka telah merebut titik kuat di Bukit 93.
Dengan pertahanan mereka diserbu, pasukan KMT mundur ke jaringan fasilitas bawah tanah.
Pesan terakhir dari komandan garnisun Wang Shen-ming adalah bahwa PLA berada lima puluh yard jauhnya.
Dia kemudian bunuh diri dengan granat tangan.
Pada pukul 17:30, PLA menyatakan pulau Yijiangshan aman. Zhang Aiping memindahkan markasnya ke pulau itu.
Segera setelah menaklukkan Yijiangshan, PLA memulai operasi untuk merebut Kepulauan Dachen.
Pada tanggal 19 Januari, mereka mulai pemboman dan menyerang menggunakan artileri secara intens.
Mereka berhasil menghancurkan pasokan air dan sistem komunikasi radio pulau utama.
AS memberi tahu Republik China bahwa pulau-pulau itu tidak dapat dipertahankan secara militer.
Pada tanggal 5 Februari, kapal AS dari Armada Ketujuh dievakuasi 14.500 warga sipil dan 14.000 tentara KMT serta gerilyawan.
Setelah jatuhnya Yijiangshan, AS telah mengeluarkan Resolusi Formosa yang berjanji untuk mempertahankan Republik Tiongkok dari serangan.
Pada bulan Maret, AS memperingatkan bahwa mereka siap menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan Republik China.
Pada bulan April, Mao mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi dan serangan lebih lanjut terhadap pulau-pulau itu dihentikan pada bulan Mei.
Ini adalah topik perdebatan apakah Eisenhower menghentikan serangan PLA dengan ancaman nuklirnya.
Tiga tahun kemudian Krisis Selat Taiwan Kedua berakhir dengan hasil yang menguntungkan KMT berkat pasokan rudal udara-ke-udara Sidewinder yang dipasok oleh AS.
AS terus berkomitmen untuk membela Taiwan meskipun tidak lagi mengakuinya sebagai pemerintah China.
(*)