Hidden debt adalah utang nonpemerintah. Tapi jika terjadi wanprestasi, maka berisiko kepada pemerintah.
Dalam akun Twitternya, @prastow, Jumat (15/10/2021), Yustinus mengatakan, "Saya klarifikasi sejak awal. Hidden debt versi AidData tak dimaksudkan sebagai utang yang tak dilaporkan atau disembunyikan. Jadi di titik ini kita sepakat, ini bukan isu transparansi."
Dia menjelaskan, utang tersebut dihasilkan melalui skema Business to Business (B-to-B) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, Special Purpose Vehicle (SPV) maupun perusahaan patungan dan swasta.
Karena utang B-to-B, utang ini tidak tercatat sebagai utang pemerintah.
Sehingga, kata Yustinus, utang ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab badan usaha yang meminjam.
"Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Meski demikian, tata kelola kita kredibel dan akuntabel soal ini," ungkapnya.
Yustinus mengungkapkan, penarikan utang luar negeri (ULN) yang dilakukan oleh pemerintah maupun badan usaha selalu tercatat dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), di mana data tersebut dapat diakses oleh publik.
Data SULNI per akhir Juli 2021 mencatat total ULN Indonesia dari China sebesar 21,12 miliar dollar AS.