Hal itu berdasarkan pernyataan resmi dari Komisi Pusat Inspeksi Disiplin PKC dan Komisi Pengawas Nasional.
Sementara dari 10.047 kasus, sekitar 7.054 kasus terjadi karena pelanggaran birokratisme.
Bahkan 5.672 di antaranya ditemukan gagal dalam tugas pembangunan sosial dan ekonomi atau melindungi lingkungan.
Yang paling banyak sekitar 7.282 pejabat yang dihukum karena hedonisme atau perilaku boros, termasuk memberi atau menerima hadiah.
Mereka juga dihukum karena memberikan tunjangan atau bonus yang tidak sah.
Komisi Pengawas Nasional memang dibentuk oleh Presiden China yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Xi Jinping.
Tugas utamanya guna menanamkan lebih banyak disiplin di antara anggota partai dan membuat partai lebih dekat dengan rakyat China.
Badan antikorupsi itu bahkan memiliki wewenang yang lebih besar daripada pengadilan mahkamah dan kantor kejaksaan.
Mereka bisa menghukum siapa saja yang bekerja di bawah lembaga pelayanan publik.