Intisari-Online.com - Setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban dan beberapa hari setelah pasukan Amerika Serikat (AS) resmi tinggalkan negara itu, kini pemerintahan baru Afghanistan siap dibangun kembali.
Karena Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kabur setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, kini pemimpin Taliban yang memimpin negara itu.
Dia adalah Mullah Baradar.
Dilansir dari channelnewsasia.com pada Sabtu (4/9/2021), pemerintahan baru Afghanistan itu akan segera diumumkan.
Prioritas paling mendesak pemerintah baru adalah mencegah runtuhnya ekonomi yang bergulat dengan kekeringan.
Serta menghadapi kerusakan akibat konflik 20 tahun yang menewaskan sekitar 240.000 warga Afghanistan.
Masalahnya apakah Taliban dapat memerintah negara yang menghadapi krisis ekonomi, bencana kemanusiaan, dan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas dari kelompok-kelompok saingan, termasuk cabang lokal ISIS?
Baradar, yang mengepalai kantor politik Taliban, akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban Mullah Omar.
Sementara Sher Mohammad Abbas Stanekzai akan mengambil posisi senior di pemerintahan.
"Semua pemimpin telah tiba di Kabul, di mana persiapan sedang dalam tahap akhir untuk mengumumkan pemerintahan baru," kata seorang pejabat Taliban kepada Reuters, yang berbicara dengan syarat anonim.
Haibatullah Akhundzada, pemimpin agama tertinggi Taliban, akan fokus pada masalah agama dan pemerintahan dalam kerangka Islam.
Akan tetapi Taliban masih harus menghadapi kelompok perlawanan yang berada di Lembah Panjshir.
Sebab di sana masih ada sejumlah tokoh Afghanistan dari pemerintahan sebelumnya. Termasuk Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh.
Beberapa ribu pejuang milisi regional dan sisa-sisa angkatan bersenjata pemerintah telah berkumpul di Lembah Panjshir di bawah kepemimpinan Ahmad Massoud, putra mantan komandan Mujahidin Ahmad Shah Massoud.
Upaya untuk merundingkan penyelesaian tampaknya telah gagal, dengan masing-masing pihak menyalahkan pihak lain atas kegagalan tersebut.
Taliban telah berbicara tentang keinginan mereka untuk membentuk pemerintah konsensus.
Di mana pemerintahan baru dibentuk hanya akan terdiri dari anggota Taliban.
Itu akan terdiri dari 25 kementerian, dengan dewan konsultatif, atau syura, dari 12 cendekiawan Muslim, tambah sumber itu.
Juga sedang direncanakan majelis akbar dalam enam sampai delapan bulan.
Tujuannya guna menyatukan para tetua dan perwakilan di seluruh masyarakat Afghanistan untuk membahas konstitusi dan struktur pemerintahan masa depan.
Saat Taliban berkuasa dari 1996 hingga 2001, rezim itu sangat brutal dan keras akan hukum Islam.
Seperti perempuan yang dilarang sekolah, bekerja, dan tidak bisa bebas bergerak.
Agar hal itu tidak terjadi lagi, sekitar 50 perempuan turun ke jalan untuk menuntut hak bekerja dan memprotes kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan baru.
"Kami ingin Taliban mengadakan konsultasi dengan kami," kata salah satu penyelenggara aksi protes, Basira Taheri.
"Kami tidak melihat ada wanita dalam pertemuan mereka."