Di mana TNI akan lebih banyak menekankan pada pengujian untuk buta warna, masalah tulang belakang, dan jantung.
“Tujuan pemeriksaan sekarang lebih difokuskan untuk memastikan bahwa rekrutan dapat menjalani kehidupan yang sehat dan tidak akan menghadapi masalah medis yang menyebabkan hilangnya nyawa,” jelas Andika.
Penggunaan "tes keperawanan" di Indonesia pertama kali diungkap oleh Human Rights Watch pada tahun 2014.
Saat itu, Nisha Varia, direktur advokasi hak-hak perempuan untuk organisasi tersebut, mengkritik pemerintah Indonesia karena menutup mata terhadap praktik merendahkan dan diskriminatif.
"Tes-tes ini merendahkan dan diskriminatif, dan mereka merusak akses setara perempuan ke peluang kerja yang penting."
“Polri dan militer Indonesia tidak dapat secara efektif melindungi semua orang Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki, selama pola pikir diskriminasi merasuki barisan mereka,” tambahnya.
Pernahseorang gadis berusia 24 tahun mengatakan dia sangat trauma setelah pemeriksaan pada tahun 2014 silam.
Bahkan dia juga melihat seorang rekan di jajaran polisi pingsan karena rasa sakit.