Padahal jika legislatif diberi tahu, pemerintah Perikatan Nasional (PN) bisa lebih efektif mengelola krisis kesehatan.
Namun pandemi Covid-19 terus memburuk di Malaysia dengan tingkat infeksi per kapita tertinggi di regional walaupun lockdown ketat dilaksanakan dan status darurat berbulan-bulan lamanya, yang akan kadaluarsa 1 Agustus besok.
Kini, Malaysia juga menghadapi risiko mengalami krisis konstitusi besar.
Dengan status darurat akan berakhir, konstitusi menetapkan bahwa berbagai peraturan yang diundangkan untuk mengatur negara diajukan kepada legislatif untuk disetujui atau dibatalkan.
Secara mengejutkan, Takiyuddin mengatakan kepada anggota parlemen di Parlemen Malaysia jika peraturan tersebut telah dicabut pada 21 Juli dan tidak akan diperbarui.
Pengumuman tersebut dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menghindari pemungutan suara pembatalan yang akan berfungsi sebagai proksi mosi tidak percaya.
Proksi itu bisa saja hilang akibat ketidakpastian yang terus-menerus atas dukungan anggota parlemen untuk koalisi Muhyiddin yang goyah.
Tidak ada pengumuman sebelumnya terkait pencabutan 21 Juli, menyebabkan kegemparan dari kubu oposisi, menuntut Takiyuddin menjelaskan kapan peraturan dicabut dan melalui mekanisme seperti apa.