Intisari-Online.com - Setelah 11 hari pertempuran antara Israel dan Hamas Mei lalu yang menghancurkan jalur Gaza, kini saatnya Gaza memulai rekonstruksi dengan bantuan-bantuan dana yang masuk dari berbagai sumber.
Namun, rekonstruksi Gaza dikhawatirkan akan terhambat karena ketidaksepakatan antara Hamas dan Otoritas Palestina (PA) dalam pengelolaan dana bantuan rekonstruksi.
Melansir The Jerusalem Post, Sabtu (26/6/2021), pejabat senior Hamas Musa Abu Marzouk pada akhir pekan mengatakan bahwa Hamas tidak mempercayai Otoritas Palestina (PA) mengenai rekonstruksi Jalur Gaza.
Abu Marzouk, wakil kepala politbiro Hamas di luar negeri, juga mengatakan bahwa Hamas menolak setiap upaya untuk menghubungkan rekonstruksi Gaza dengan masalah perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel.
Pernyataan Abu Marzouk, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar online Arabi 21, adalah tanda lain dari perselisihan yang sedang berlangsung antara Hamas dan PA mengenai upaya rekonstruksi di daerah kantong pantai yang dikuasai Hamas, setelah pertempuran bulan lalu dengan Israel.
PA bersikeras bahwa pemerintahnya yang berbasis di Ramallah bertanggung jawab atas rekonstruksi, termasuk dana yang disalurkan oleh berbagai negara dan pihak internasional.
Presiden PA Mahmoud Abbas mengatakan kepada para pemimpin Fatah di Ramallah pekan lalu bahwa "Negara Palestina" adalah satu-satunya alamat untuk setiap upaya untuk membangun kembali rumah dan bangunan yang hancur selama pertempuran Israel-Hamas.
Hamas, pada bagiannya, telah menginformasikan mediator Mesir dan PBB bahwa PA dapat memainkan peran dalam upaya rekonstruksi, tetapi hanya melalui badan yang terdiri dari perwakilan dari beberapa faksi Palestina.
Ketegangan antara PA dan Hamas juga meningkat sejak kematian aktivis Hebron Nizar Banat, yang diduga dipukuli sampai mati oleh petugas keamanan Palestina yang datang untuk menangkapnya Kamis pagi lalu.
Beberapa pemimpin dan pejabat Hamas menuduh PA "membunuh" Banat karena kritiknya yang blak-blakan terhadap korupsi yang merajalela di antara para pemimpin Palestina.
“Otoritas Palestina menempatkan hambatan [untuk upaya rekonstruksi] dengan menuntut agar uang melewatinya,” kata Abu Marzouk mengacu pada permintaan PA agar semua dana yang dialokasikan untuk Jalur Gaza, termasuk hibah tunai Qatar, hanya dikirimkan melalui pemerintahan Shtayyeh.
“Meskipun kami (Hamas) tidak akan menerima satu dolar pun dan kami akan memfasilitasi proses rekonstruksi apa pun, kami tidak merasa yakin tentang uang yang akan masuk ke perbendaharaan Otoritas Palestina,” katanya.
“Hanya beberapa hari yang lalu mereka menghambur-hamburkan $27 juta untuk kesepakatan vaksin korup: Apa yang mencegah mereka membuang-buang dana untuk rekonstruksi Gaza?”
Pejabat Hamas mengacu pada perjanjian pertukaran vaksin yang gagal baru-baru ini antara PA dan Israel.
Di bawah ketentuan perjanjian, yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah PA, negara Yahudi itu akan memberi Palestina lebih dari satu juta vaksin Pfizer yang akan segera kedaluwarsa.
Sebagai imbalannya, Israel akan menerima jumlah vaksin yang sama dari pengiriman yang dibeli oleh PA dan dijadwalkan tiba akhir tahun ini.
“Otoritas Palestina bukanlah pihak yang aktif di Jalur Gaza sampai ia memainkan peran ini,” bantah Abu Marzouk.
Dia memperingatkan bahwa persaingan antara Hamas dan PA yang didominasi Fatah akan berdampak negatif pada upaya membangun kembali Jalur Gaza.
“Kami tidak akan tinggal diam menghadapi terganggunya proses rekonstruksi,” tambah Abu Marzouk. "Keadaan frustrasi dapat menyebabkan ledakan situasi lagi."
Hamas, katanya, menyambut siapa saja yang ingin berkontribusi pada rekonstruksi “dengan saudara-saudara kita di Mesir, Qatar, Kuwait dan lainnya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui perwakilannya di Gaza, karena bertanggung jawab atas 75% populasi sebagai pengungsi.”