Untuk itu, DAP menyelenggarakan aksi massa pertama pada tahun 2005, mengerahkan sepuluh ribu orang untuk menyerahkan kembali Otsus, yang dilambangkan dengan peti mati yang dibawa melalui jalan-jalan Jayapura.
Perlawanan sipil oleh orang Papua telah menghasilkan beberapa tawaran terbatas dari pemerintah Indonesia, terutama pembentukan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat) serta pembicaraan tentang 'Komunikasi Konstruktif' antara Jakarta dan Papua.
Tetapi ada sedikit indikasi bahwa Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kemauan politik untuk mengejar reformasi demokrasi sejati di Papua Barat.
Meskipun Presiden Yudhuyono berhasil menengahi dialog dengan orang Aceh yang diwakili oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dia belum memulai pembicaraan dengan orang Papua Barat.
(*)