Intisari-Online.com - Papua bersama dengan KKB telah mengalami gejolak terus-menerus selama lebih dari 50 tahun, terutama setelah dimasukkan ke Indonesia pada tahun 1969.
Masa operasi Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Papua bahkan diperpanjang selama enam bulan.
Perpanjangan ini mulai berlaku pada 1 Juni 2021.
Personel TNI-Polri yang tergabung dalam satgas tersebut masih terus memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB Papua).
Sejarah mencatat, paket Otonomi Khusus 2001 dirancang untuk mendukung pemerintahan mandiri Papua yang lebih besar tetapi dalam kerangka negara Indonesia.
Di bawah Otonomi Khusus, pendapatan pajak yang dihasilkan oleh proyek-proyek sumber daya yang sebelumnya masuk ke pemerintah pusat di Jakarta seharusnya dikembalikan ke pemerintah provinsi di Papua Barat.
Undang-undang tersebut juga memungkinkan simbol Papua, seperti bendera Bintang Kejora, yang sebelumnya dikaitkan dengan gerakan kemerdekaan dan dilarang oleh pemerintah, untuk ditampilkan. Mekanisme struktural seperti senat adat (dikenal sebagai MRP – Majelis Rakyat Papua) dilembagakan untuk memfasilitasi ukuran pemerintahan orang Papua sendiri.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir keberhasilan ini telah dirusak, sebagian oleh kurangnya kapasitas dalam layanan sipil.