Mereka menjarah wilayah Muslim berhari-hari, hampir 1000 orang terbunuh. Modi tidak terlihat atau terdengar, sampai yang terburuk sudah selesai.
Modi menolak mengecam pembantaian itu dan menampik tanggung jawab apapun terkait atas kasus tersebut,
Modi juga menolak visa ke AS tahun 2005 dan visa bisnis/turisnya ditolak karena pelanggaran kebebasan beragama. Modi menjadi satu-satunya pria yang mendapat kecaman itu.
Modi justru segera menjadi pemimpin yang dirasa menjanjikan dan akhirnya ketika sudah menjadi Perdana Menteri, ia mengulang strategi Gujarat. Meski menghindari provokasi Islamophobia dan berbicara jika India rumah bagi Muslim dan Hindu, kebijakan dan undang-undang yang ia lahirkan buktikan hal yang berbeda.
Baca Juga: Tak Hanya Aktif Koarkan Pembantaian Umat Muslim, Kelompok Hindu Ini Juga Gondol Dana Covid-19 di AS
Tahun 2019, Modi hendak mengusir warga Muslim dari Jammu dan Kashmir yang dihuni warga Muslim dan ia juga nyatakan darurat militer. Pasukan India menyerang wilayah yang Modi cabut gelar semi-otonomnya itu, menahan 10 ribu tokoh politik yang mendukung kemerdekaan dari India.
Teror ini masih lanjut sampai saat ini.
Langkah selanjutnya bisa saja aneksasi sepenuhnya agar masuk ke India, yang akan membuat marah Pakistan, yang mengklaim Kashmir dan Jammu dan melihat diri mereka sebagai pembela warga Muslim di sana.
Serupa dengan hal itu di Israel, pihak sayap kanan telah menguasai tanpa gangguan sejak 1977. Mereka kirimkan pasukan masuki tanah-tanah Palestina dan siapkan modal untuk aneksasi de fakto ke Tepi Barat. Dalam sistem apartheid ini, pemukim Yahudi adalah warga kota sedangkan warga Palestina hanya mendapat status persona non grata.