Pertama adalah perselisihan politik yang telah menyeret negara itu menjauh dari investasi jangka panjangnya.
Sejak krisis tahun 2006, Timoe Leste telah kesulitan dengan ketidakpaduan politik, buktinya adalah dalam 15 tahun saja negara itu memiliki 6 pemerintahan yang berbeda-beda.
Konsekuensinya, negara dipaksa melakukan kebijakan jangka pendek untuk memastikan kerjasama pemerintahan, daripada menyusun strategi investasi jangka panjang.
Ketika Pemerintahan Konstitusi Ke-VIII dibentuk, Perdana Menteri saat ini Taur Matan Ruak mengklaim untuk menjadi pemimpin pemerintahan roda tiga karena kabinetnya tidak penuh.
Namun tahun lalu, FRETILIN Mengganti Kongres Nasional Rekonstruksi Timor Leste sebagai bagian koalisi berkuasa untuk melanjutkan mandat Pemerintahan Konstitusi Ke-VIII.
Akhirnya, pemerintah tiga roda pun berakhir.
Sudah pasti, stabilitas pemerintahan koalisi akan tetap dipertanyakan setidaknya sampai pemilihan 2023 mendatang.
Dengan itu, pemerintah tidak dapat benar-benar menerapkan aturan mengembangkan program komprehensif dan penilaian distribusi dana yang kritis untuk sektor yang bisa berkontribusi untuk pengembangan jangka panjang.