Intisari-Online.com - Dokumen-dokumen intelijen yang baru diterbitkan, dibuka oleh AS, menjelaskan peristiwa-peristiwa yang bergolak seputar referendum kemerdekaan tahun 1999 di Timor Leste, ketika kelompok-kelompok milisi yang didukung Indonesia mengamuk di seluruh negeri.
Dokumen-dokumen itu mendukung klaim bahwa bukan Australia, tapi AS yang akhirnya memaksa Indonesia untuk menerima penjaga perdamaian ke negara itu dan menjunjung tinggi hasil referendum, di mana 78,5 persen orang Timor memilih kemerdekaan.
Melansir ABC News (29 Agustus 2019), dokumen tersebut juga mengatakan Australia tidak mendukung atau merencanakan misi penjaga perdamaian sampai menit terakhir dan hanya setelah AS berhasil memaksa Indonesia untuk menghormati pemungutan suara kemerdekaan dan menghentikan kekerasan yang meningkat oleh milisi pro-integrasi terhadap rakyat Timor.
Di dalam dokumen tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa Australia secara aktif menekan AS untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi orang Timor.
Baca Juga: Menang di Ekspor Minyak Bumi, Terkuak Mengapa Ekonomi Timor Leste Masih Terseok-seok
Meskipun saat itu kekerasan semakin parah dan bukti bahwa angkatan bersenjata Indonesia mendukung atau bahkan bekerja bersama kelompok-kelompok milisi.
Klaim tersebut ada di antara ratusan, bahkan ribuan halaman telegram yang tidak diklasifikasikan, laporan intelijen dan dokumen lain yang diterbitkan oleh Arsip Keamanan Nasional, menjelang peringatan 20 tahun referendum kemerdekaan Timor Leste.
Dokumen intelijen berfungsi untuk menghilangkan narasi Pemerintah Federal yang telah dilupakan selama dekade terakhir.
Selama bertahun-tahun setelah referendum, PM Australia saat itu John Howard menyatakan bahwa "pembebasan" Timor Leste adalah salah satu pencapaiannya yang paling membanggakan sebagai perdana menteri, di samping skema pembelian kembali senjata.
Namun dokumen arsip menunjukkan pada kenyataannya AS-lah yang berhasil menekan Indonesia untuk "mundur dari ambang bencana" dan mengizinkan pasukan penjaga perdamaian multinasional masuk ke negara itu, saat kelompok-kelompok milisi terus membantai orang Timor tanpa mendapat hukuman.
Dokumen-dokumen AS menambahkan konteks baru pada telegram diplomatik dan intelijen Australia yang bocor pada akhir 1999 yang menunjukkan bahwa terlepas dari klaim Howard, Australia secara konsisten melobi untuk menentang pengerahan pasukan penjaga perdamaian.
Satu laporan CIA dalam dokumen AS yang baru diterbitkan menunjukkan bahwa militer Indonesia mendukung milisi pembunuh tersebut.
"Inisiatif Jakarta untuk mengendalikan situasi keamanan di Timor Timur hanya berdampak kecil karena elemen militer Indonesia telah mendukung milisi pro-integrasi," bunyi artikel di Tinjauan Terorisme CIA.
"Banyak laporan menunjukkan bahwa elemen militer Indonesia telah membantu atau bekerja dengan milisi pro-integrasi. Militer Indonesia pada 6 September bekerja secara terbuka dengan milisi untuk memaksa orang keluar dari Timor Timur."
Laporan CIA secara langsung membantah komentar Menteri Luar Negeri Australia saat itu Alexander Downer, yang sepanjang 1999 telah meremehkan peran angkatan bersenjata Indonesia (TNI) dan mengklaim hanya "oknum-oknum" TNI yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut.
Namun dalam menanggapi ABC ketika ditanya apakah AS dan bukan Australia yang memaksa Indonesia untuk menerima penjaga perdamaian, Downer menolak klaim tersebut.
"Saya tidak punya waktu untuk membaca semua dokumen itu, tetapi asumsi Anda salah," katanya.
Baca Juga: Weton Paling Sakti, Jodoh Berdasarkan Weton Hari Ini, Weton Sabtu Pon
"Ada catatan panjang komentar Australia tentang peristiwa ini - kami tidak pernah melobi melawan pasukan penjaga perdamaian dan Anda tampaknya sama sekali tidak menyadari upaya besar yang kami lakukan pada tahun 1999 untuk membendung kekerasan di Timor Leste - termasuk KTT Bali dengan presiden (BJ) Habibie.
"Penegasan yang Anda buat benar-benar salah.
"Dan mengenai orang Amerika, mungkin Anda tidak menyadari kesulitan yang kami alami dalam membuat Clinton dan Berger terlibat untuk membantu pada setiap tahaan."
Downer mengatakan kepada ABC Radio pada Februari 1999 bahwa pemerintah tidak dapat mengkonfirmasi laporan bahwa militer Indonesia mempersenjatai milisi di Timor Leste.
"Militer Indonesia menyangkal ini," katanya. "Jelas sangat sulit bagi kami untuk memverifikasi dengan satu atau lain cara."
Pada konferensi pers akhir bulan itu dia mengatakan dia mendapat jaminan dari menteri luar negeri Indonesia saat itu Ali Alatas bahwa Indonesia tidak mendukung milisi.
"Dia menjelaskan kepada saya bahwa mereka tidak memberikan senjata kepada pro-integrasi. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka lakukan di semua provinsi.
"Dan itu adalah bahwa mereka memiliki beberapa orang sipil yang membantu dalam fungsi kepolisian."
Profesor Clinton Fernandes di Universitas NSW pada tahun 1999 adalah analis intelijen utama untuk Timor Lorosae di Pusat Intelijen Bersama Teater Australia (ASTJIC) di Sydney.
Dia mengatakan sikap Australia pada saat itu berdampak "memberikan perlindungan diplomatik untuk kegiatan militer Indonesia".
Howard dan Downer keluar dari jalan mereka untuk membebaskan TNI, katanya.
"Telegram-telegram ini pada dasarnya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Howard adalah mempertahankan Timor di Indonesia. Dan pada akhirnya terpaksa melakukan backflip," ujarnya.
Telegram Australia pada saat itu menunjukkan analis intelijen Australia memiliki banyak bukti sejak April 1999 - bertentangan dengan apa yang dikatakan Downer - bahwa militer Indonesia mempersenjatai unit milisi, dan bahwa hubungan ini mengarah ke petinggi angkatan darat, yaitu Panglima TNI Jenderal Wiranto.
Kemunduran tiba-tiba Australia atas dukungannya untuk pasukan penjaga perdamaian terjadi hanya setelah hasil referendum diumumkan - dan setelah pembantaian lain di Suai - ketika AS turun tangan untuk menekan Indonesia agar bertindak.
Sebuah telegram dari 9 September 1999 dari kedutaan besar AS di Canberra menceritakan pertemuan pribadi selama 40 menit antara Laksamana Dennis Blair - yang saat itu menjadi Komandan Pasukan Amerika di Pasifik - dan Jenderal Wiranto dari Indonesia.
Pokok pembicaraan dua halaman Admiral Blair mendesak Jenderal Wiranto untuk "mundur dari ambang bencana; dan menyerukan bukti segera akan hal ini".
"Meskipun ada jaminan berulang bahwa TNI dapat memenuhi kewajibannya untuk menjaga keamanan di Timor Timur, meskipun telah mengirimkan sejumlah besar pasukan baru ke wilayah tersebut dan mengambil langkah luar biasa untuk memberlakukan darurat militer, Timor Lorosae telah jatuh ke dalam anarki," dia menulis.
“Memburuknya situasi tidak hanya akan menyebabkan hilangnya nyawa yang tidak perlu, tetapi juga berpotensi merusak hubungan Indonesia dengan dunia lain, termasuk AS.
“Seperti yang Anda ketahui, koalisi negara-negara terkait bersedia mengirim pasukan multinasional ke Timor Leste; kekuatan semacam itu akan bertujuan untuk menstabilkan situasi sampai MPR bertemu untuk menyetujui hasil pemilu, kemudian pengaturan baru akan dibuat dengan PBB.
"Seluruh dunia menyaksikan tragedi ini terungkap, dan kecaman internasional terhadap Indonesia telah berkembang menjadi puncak demam. Jendela peluang di mana Indonesia dapat menyelamatkan hubungannya dengan dunia dengan cepat tertutup."
Dalam beberapa hari Indonesia mengizinkan pasukan penjaga perdamaian internasional masuk ke negara itu, meskipun dokumen yang tidak diklasifikasikan dari Badan Intelijen Pertahanan menunjukkan bagaimana Indonesia membuat upaya terakhir untuk mengeluarkan Australia dari pasukan tersebut, tetapi gagal.
Pasukan Interfet yang dipimpin Australia tiba di Timor Leste pada tanggal 20 September dan pada akhir bulan kekerasan milisi telah berkurang dan tentara Indonesia mulai mundur.
Profesor Fernandes menekankan bahwa bukan Howard tetapi tekanan AS pada Indonesia yang mengakibatkan korban yang lebih rendah.
"Pengurangan yang saya tarik adalah bahwa pemerintah siap menyerahkan rakyat Timor pada nasib mereka," kata Profesor Fernandes.
"Misi Interfet adalah kebalikan dari apa yang awalnya diinginkan Australia."
Satu telegram yang tidak diklasifikasikan dari kedutaan besar AS di Jakarta menunjukkan AS mempertahankan sikap keras yang berkelanjutan terhadap Indonesia saat misi Interfet dilanjutkan.
Menteri pertahanan AS saat itu William Cohen bertemu dengan Jenderal Wiranto pada 30 September 1999 dan menjelaskan bahwa hubungan AS dengan Indonesia dipertaruhkan kecuali jika itu menghentikan amukan kekerasan.
"Dukungan TNI untuk milisi sangat nyata dan sama sekali tidak dapat diterima," katanya.
"Milisi harus dilucuti. Para pengungsi di Timor Barat harus diizinkan pulang dengan selamat. Interfet harus diizinkan melakukan tugasnya tanpa diganggu.
"Harus ada akuntabilitas yang transparan untuk menangani mereka yang telah melakukan kekejaman. Tanpa langkah-langkah ini, kami tidak akan dapat mempertimbangkan pemulihan hubungan yang normal."
Telegram AS lainnya menunjukkan bahwa Australia tidak siap untuk mendukung misi penjaga perdamaian, bahkan ketika pasukan Interfet pertama masuk ke Timor Leste pada bulan September 1999.
Australia harus berjuang untuk memasok semua peralatan logistik yang diperlukan karena tidak memiliki rencana lanjutan untuk mempersiapkan pasukan penjaga perdamaian.
Satu dokumen yang tidak diklasifikasikan dari Komando Pasifik AS menunjukkan bahwa bahkan ketika pasukan Interfet dikerahkan, Australia masih berusaha mendapatkan 4.000 jaket antipeluru, dan harus meminjam dari AS.
"Australia telah menyewa transportasi komersial untuk memindahkan pelindung tubuh dari DLA Depot, Columbus Ohio ke Bandara Chicago, untuk transportasi ke Melbourne ETA Darwin pada hari Sabtu," bunyi telegram itu.
"Proyek akan tiba tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan perencanaan penempatan Australia."
Batasan waktu yang sama berarti ada kekurangan makanan segar dan jatah air yang ketat saat pasukan Interfet pertama tiba di negara itu.